INDOPOSCO.ID – Budayawan sekaligus pemerhati Jawa Tengah (Jateng) Budianto Hadinegoro, angkat bicara merespons ramainya sindiran warganet terkait keberadaan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di tengah rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah.
Frasa “Jateng Nduwe Gubernur To?” mencuat di ruang digital usai peristiwa longsor terjadi di kawasan lereng Gunung Slamet, khususnya di Kabupaten Pemalang dan Purbalingga. Ungkapan tersebut dinilai berkembang menjadi narasi yang keliru dan tidak mencerminkan kondisi kerja pemerintahan di lapangan.
“Narasi yang berkembang di ruang digital tersebut dinilai menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi kerja pemerintahan yang sesungguhnya,” ujar Budianto melalui gawai, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, asumsi bahwa Gubernur Jateng tidak hadir atau abai terhadap penanganan bencana adalah pandangan yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa Ahmad Luthfi tetap bekerja intensif, bahkan tanpa mengenal waktu, dalam merespons berbagai persoalan daerah, termasuk kondisi darurat kebencanaan.
Ia menjelaskan, dalam situasi krisis, langkah yang ditempuh gubernur tidak selalu berupa kehadiran fisik di satu lokasi, melainkan melalui koordinasi lintas daerah dan instansi secara simultan, termasuk dalam penanganan bencana di Kudus, Purbalingga, dan Pemalang.
“Kerja pemerintahan tidak selalu diukur dari unggahan di medsos. Ada banyak langkah strategis dan koordinasi yang tidak tampak di ruang publik, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Budianto juga menekankan bahwa sistem penanganan bencana di Jawa Tengah tidak bertumpu pada satu figur semata. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak sesuai peran dan fungsi masing-masing, sehingga respons cepat yang terjadi merupakan hasil kerja sistem pemerintahan yang berjalan.
Menanggapi kecenderungan publik yang langsung mengaitkan bencana dengan kepemimpinan saat ini, Budianto mengingatkan agar penilaian dilakukan secara proporsional.
“Kami menilai, sejumlah bencana alam yang terjadi tidak lepas dari kebijakan masa lalu, khususnya terkait perizinan lahan di kawasan lereng gunung yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Ia menyebut, pada masa kepemimpinan saat ini, sejumlah izin bermasalah telah ditutup dan dicabut sebagai langkah korektif,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah saat ini difokuskan pada penataan ulang tata ruang, penguatan mitigasi bencana, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat.
“Penggundulan lereng gunung dan penanaman komoditas yang tidak memiliki daya serap air dinilai berpotensi besar memicu longsor dan bencana ekologis lainnya,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Budianto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi bencana alam maupun dinamika politik yang menyertainya. Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak dimanfaatkan untuk membangun framing negatif yang justru memicu kegaduhan dan fitnah.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi, mitigasi yang kuat, dan edukasi lingkungan, bukan narasi menyesatkan yang justru memperkeruh suasana,” tambahnya. (her)
