INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan penguatan layanan digital, penegakan hukum, dan modernisasi infrastruktur sebagai fokus utama kebijakan tahun 2026. Strategi ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (22/1/2026).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Silmy Karim, mengatakan transformasi institusi melalui sistem pelayanan lintas batas yang terintegrasi harus terus berlanjut.
“Pengembangan sistem pelayanan lintas batas yang terintegrasi, termasuk penerapan sistem All Indonesia, merupakan tonggak penting reformasi keimigrasian. Sistem tersebut dibangun melalui proses panjang integrasi lintas kementerian yang kini berfungsi optimal,” ujar Silmy Karim, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan modernisasi akan menyasar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui penambahan autogate di bandara, pelabuhan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Uniknya, Imigrasi juga mulai mengadopsi energi ramah lingkungan.
“Modernisasi dilakukan melalui penambahan autogate. Selain itu, pemanfaatan panel surya direncanakan untuk mendukung operasional di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelasnya.
Dari sisi keamanan, Imigrasi memprioritaskan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penguatan Program Desa Binaan.
“Pencegahan TPPO dan Penyelundupan Manusia (TPPM) menjadi prioritas utama. Program Desa Binaan diperkuat sebagai sarana edukasi sekaligus upaya preventif kejahatan lintas negara,” tambah Yuldi.
Menanggapi peningkatan beban kerja tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Asep Kurnia, mewacanakan penguatan struktur organisasi.
“Terdapat wacana pembentukan direktorat baru yang secara khusus menangani perencanaan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian,” ucapnya. (fer)
