INDOPOSCO.ID – Besarnya jumlah penduduk Indonesia ternyata tidak otomatis menjamin lahirnya banyak pemimpin nasional yang berkualitas. Justru sebaliknya, Indonesia dinilai tengah menghadapi krisis stok pemimpin berkaliber tinggi.
Pandangan tersebut disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, dalam diskusi Survei KedaiKOPI bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal Indonesia: Apa Kata Rakyat?” yang digelar di Jakarta, Minggu (11/1/2026).
“Negara ini kurang lebih 280 juta penduduk, tapi begitu datang pilpres, kayak enggak ada orang. Ini kok susah banget,” kata Siti Zuhro.
Ia menilai, kesulitan mencari figur pemimpin bukan persoalan baru, melainkan akumulasi sejarah panjang rekrutmen politik di Indonesia.
“Indonesia ini negara yang unik, punya sejarah panjang tentang bagaimana gaya kepemimpinan terbentuk, dari sebelum 1945 sampai sekarang 2026. Dinamikanya luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, situasi saat ini sangat berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Saat itu, tokoh-tokoh nasional muncul dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan dan kapasitas kepemimpinan yang kuat.
“Tahun 1945, pemimpin itu bermunculan dengan kualifikasi yang sangat bagus. Dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur. Banyak yang terpelajar dan punya aura kepemimpinan,” tuturnya.
Namun kondisi tersebut mulai berubah sejak dekade 1980-an, terutama pada masa Orde Baru, ketika ruang kompetisi politik semakin dipersempit.
“Setelah Orde Baru, kita merasakan betapa sulitnya memunculkan pemimpin berkaliber tinggi. Karena kompetisi kontestasi ditiadakan. Organisasi, ormas, LSM, termasuk partai politik (parpol), dibonsai (sengaja dikecilkan dan dilemahkan supaya tidak berkembang) semua,” jelasnya.
Dampaknya, lanjut Siti Zuhro, masih terasa hingga era reformasi. Ambang batas pencalonan presiden yang tinggi serta terbatasnya jumlah kandidat membuat publik seolah hanya disodori pilihan yang itu-itu saja.
“Kompetisi pilpres sekarang cuma dua orang, dengan presidential threshold yang sangat tinggi. Sosok-sosok lain tidak diberi ruang untuk tumbuh dengan tenang,” imbuhnya.
Ia menegaskan, tanpa pembenahan serius pada sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, krisis figur pemimpin berpotensi terus berulang.
“Kalau sistemnya tidak diubah, jangan heran kalau setiap pilpres kita selalu mengeluh kekurangan calon,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, pakar hukum tata negara Feri Amsari, dan pakar ekonomi Talitha Chairunissa, yang turut memperkaya analisis dari perspektif hukum, politik, dan ekonomi. (her)
