INDOPOSCO.ID – Di tengah riuh demokrasi elektoral dan derasnya arus kekuasaan, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka, ke mana arah kepemimpinan Indonesia sedang melangkah?
Pertanyaan itu mengemuka dalam diskusi Survei KedaiKOPI bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal Indonesia: Apa Kata Rakyat?” yang digelar di Jakarta pada Minggu (11/1/2026) sore.
Dalam forum lintasperspektif tersebut, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyampaikan refleksi tajam tentang krisis dan harapan kepemimpinan Indonesia.
“Jujur dan berintegritas. Kompeten secara intelektual, manajerial, dan terutama moral. Inspirasional, serta visioner. Itulah empat karakter universal yang harus hadir pada diri pemimpin ideal Indonesia,” ujar Sudirman.
Empat karakter tersebut, menurut Sudirman, diangkat dari buku klasik Leadership Challenges karya James M. Kouzes dan Barry Z. Posner. Buku yang pertama kali terbit pada 1987 dan diperbarui hingga edisi 2023 itu disusun berbasis riset global terhadap ratusan pemimpin publik, korporasi, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Menariknya, empat karakter ini selalu konsisten muncul di hampir semua survei. Bahkan, semakin kuat peran kepemimpinan di ruang publik, semakin tinggi pula tuntutan atas kejujuran dan integritas,” jelasnya.
Diskusi yang dibuka oleh Hendri Satrio selaku founder Lembaga Survei KedaiKOPI, turut memaparkan hasil survei terbaru tentang persepsi publik terhadap sosok pemimpin ideal. Sudirman menilai, hasil survei tersebut semakin mengonfirmasi prinsip-prinsip universal kepemimpinan yang selama ini dikenal dalam literatur dan praktik global.
“Survei KedaiKOPI ini makin menegaskan bahwa rakyat sebenarnya tahu dan paham apa itu kepemimpinan yang baik, yang layak dipercaya, dan yang pantas digandrungi,” kata Sudirman.
Namun, refleksi tersebut segera berubah menjadi peringatan keras. Sudirman menilai Indonesia tengah menghadapi gejala serius yang menggerogoti fondasi demokrasi dan tata kelola negara.
“Kita merekrut pemimpin dengan sistem demokrasi, tetapi praktiknya digerogoti nepotisme. Meritokrasi terancam. Orang dipilih bukan karena kapasitas, tapi karena anak siapa, keponakan siapa, atau pasangan siapa,” tegas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Ia menambahkan, integritas dan rekam jejak kian dimarginalkan oleh praktik bayar-membayar dan politik transaksional. Akibatnya, proses pembelajaran kepemimpinan yang sehat, bertahap, kompetitif, dan berbasis prestasi seolah tidak lagi dihargai.
“Ini sungguh mengancam kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang kompetitif dan tangguh. Jika tidak ada koreksi serius, resiliensi bangsa ini sedang dirapuhkan,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari, peneliti BRIN Prof. R. Siti Zuhro, dan pakar ekonomi Talitha Chairunissa, yang turut memperkaya analisis dari perspektif hukum, politik, dan ekonomi.
Sejarah, seperti diingatkan Sudirman, selalu mencatat bahwa runtuhnya peradaban besar lebih sering disebabkan oleh rapuhnya kepemimpinan dan sistem dari dalam. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia memiliki harapan, melainkan apakah bangsa ini cukup berani memilih pemimpin dengan karakter yang benar sebelum sejarah kembali berulang. (her)
