INDOPOSCO.ID – Pemerintah China secara tegas mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS) dan mendukung Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas insiden tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Beijing mendukung DK PBB menjalankan mandatnya guna merespons tindakan militer AS yang dinilai melanggar kedaulatan Venezuela.
“China mendukung Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat dan memainkan perannya sesuai Piagam PBB,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1/2025).
Sidang darurat DK PBB digelar pada hari yang sama. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa tindakan AS berpotensi menciptakan “preseden berbahaya” bagi tatanan dunia dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan serta integritas teritorial negara.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Michael G. Waltz menyatakan bahwa penangkapan Maduro merupakan “operasi penegakan hukum yang tepat sasaran” terhadap dua buronan narko-terorisme, yakni Nicolás Maduro dan istrinya, Celia Flores. Ia menegaskan bahwa AS tidak sedang berperang melawan Venezuela atau rakyatnya.
Waltz membandingkan operasi tersebut dengan penangkapan mantan pemimpin Panama Manuel Noriega pada 1989 dan menuding Maduro sebagai pemimpin organisasi teroris asing yang terlibat jaringan perdagangan narkoba internasional.
China menolak keras pernyataan tersebut. Lin Jian menyatakan penangkapan paksa terhadap kepala negara berdaulat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip dasar hubungan antarnegara.
“China sangat terkejut dan mengecam keras penggunaan kekerasan terang-terangan oleh AS. Tindakan ini mengancam perdamaian dan keamanan kawasan Amerika Latin dan Karibia,” tegasnya.
China juga mendesak AS untuk menjamin keselamatan Maduro dan istrinya, segera membebaskan keduanya, menghentikan upaya penggulingan pemerintahan Venezuela, serta menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme. Operasi militer yang diberi nama Operasi Absolute Resolve itu disebut dilakukan secara rahasia dan tepat sasaran.
Pemerintah Venezuela menolak seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan operasi AS sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan negara. Caracas menetapkan keadaan darurat nasional dan menuntut pembebasan segera Maduro dan Flores.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara. Rodríguez menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan sumber daya nasional serta menuntut pemulangan Presiden Maduro dan istrinya. (dil)
