INDOPOSCO.ID – Hambalang kembali menjadi ruang perjumpaan Presiden Prabowo Subianto dengan kalangan media. Di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026), Prabowo mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa serta tokoh podcaster untuk berdialog dan berdiskusi secara langsung.
Pertemuan tersebut bukan kali pertama digelar. Pada April tahun lalu, Prabowo juga pernah membuka ruang dialog serupa bersama kalangan media dan komunikator publik.
Momentum itu mendapat perhatian dari pengamat politik Bawono Kumoro. Ia menilai keterbukaan Presiden dalam berdialog langsung dengan para jurnalis senior merupakan bagian positif bagi iklim keterbukaan informasi sekaligus kebebasan pers di Indonesia.
Menurut Bawono, selama ini muncul anggapan dari sejumlah pihak yang mengaitkan latar belakang militer Prabowo dengan kecenderungan tertutup terhadap pers dan informasi publik. Namun, forum dialog di Hambalang dinilai menunjukkan gambaran yang berbeda.
“Wawancara Presiden Prabowo dengan para pemimpin redaksi media massa dan podcaster itu membalikkan penilaian negatif tersebut,” kata Bawono kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).
Bawono menilai keterbukaan yang ditunjukkan Prabowo semestinya tidak berhenti di tingkat Presiden. Sikap serupa, menurut dia, perlu menjadi semangat bersama di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Ia berpandangan, semakin terbuka jajaran pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik, semakin luas pula ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menilai kinerja pemerintahan.
“Wawancara secara terbuka dari Presiden Prabowo dengan para pemimpin redaksi media massa dan podcaster juga dapat dilihat sebagai ikhtiar Sang Kepala Negara dalam melakukan optimalisasi komunikasi publik pemerintah selama hampir dua tahun usia pemerintahan,” tambahnya.
Bagi Bawono, dialog terbuka antara Presiden dan insan media bukan sekadar pertemuan informal. Forum tersebut juga dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk menyampaikan berbagai agenda pemerintahan secara lebih langsung kepada masyarakat.
Karena itu, ia menilai keterbukaan di level Presiden perlu diikuti oleh para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan. Dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, publik memiliki ruang yang lebih besar untuk memperoleh informasi, menguji pernyataan pemerintah, sekaligus membentuk penilaiannya sendiri terhadap jalannya pemerintahan.(her)
