INDOPOSCO.ID – Selama ini Maluku Utara lekat dengan nikel. Namun, dalam APINDO-Maluku Utara Business Forum di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (16/9/2026), perhatian mulai diarahkan ke laut. Rumput laut muncul sebagai salah satu komoditas yang dinilai memiliki ruang besar untuk mendorong diversifikasi ekonomi sekaligus memperluas rantai nilai di daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk. Menurutnya, investasi harus menciptakan economic embedment sehingga manfaat ekonominya tertanam dan dirasakan masyarakat lokal. “Bagi kami, investasi tidak boleh berhenti pada masuknya modal ke suatu daerah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut menciptakan pengakaran ekonomi atau economic embedment,” kata Shinta.
Shinta mengatakan penguatan ekonomi daerah membutuhkan keterlibatan perusahaan lokal, UMKM, koperasi, hingga pemasok dalam rantai nilai industri. Karena itu, ia mendorong Maluku Utara tidak sekadar menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi mampu membangun ekosistem produksi hingga pemasaran. “Kita harus membangun rantai nilai dari produksi, pengolahan, standardisasi, logistik, hingga pemasaran dan ekspor,” ujarnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambut dorongan tersebut dengan menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi. Ia mengakui pertumbuhan investasi Maluku Utara selama ini sangat kuat, tetapi masih didominasi industri ekstraksi dan hilirisasi nikel. “Sekarang kita ingin melakukan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan Maluku Utara tidak hanya bergantung pada satu sektor,” kata Sherly.
Menurut Sherly, laut menjadi salah satu modal ekonomi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Sekitar 76 persen wilayah Maluku Utara merupakan laut dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan, yakni WPP 716, 717, dan 718. Potensi perikanannya mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun. Di sektor budi daya, pemerintah daerah juga mencatat potensi lahan rumput laut sekitar 592 ribu hektare.
Sherly menekankan rumput laut tidak semestinya berhenti sebagai komoditas budidaya. Komoditas tersebut memiliki rantai nilai yang dapat dikembangkan ke berbagai produk, mulai dari agar-agar dan kosmetik hingga bahan untuk industri farmasi. Bagi Maluku Utara, pengembangan rantai nilai tersebut menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah di daerah, bukan sekadar mengirim komoditas mentah keluar wilayah.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan petani. Sherly mengungkapkan pengalaman pemerintah daerah menunjukkan bahwa bantuan bibit tanpa pendampingan berkelanjutan kerap tidak menghasilkan keberlanjutan usaha. “Pengalaman kami menunjukkan bahwa bantuan bibit rumput laut saja tidak cukup. Harus ada pendampingan. Tidak cukup hanya satu atau dua kali, tetapi setidaknya satu tahun sampai masyarakat memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk menjalankannya secara mandiri,” ujarnya.
Karena itu, Sherly membuka ruang kolaborasi teknis dengan pelaku industri untuk memastikan pengembangan rumput laut dimulai dari kondisi lapangan, bukan sekadar perencanaan di atas kertas. Survei mengenai kualitas perairan, lokasi, hingga logistik dinilai penting untuk menekan risiko kegagalan. “Kalau ada tim ahli secara teknis yang bisa turun langsung melakukan survei, melihat kondisi air, logistik, lokasi, dan berbagai hal lainnya, itu akan membantu kami agar risiko kegagalannya lebih kecil,” kata Sherly.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI), Mc Donny W. Nagasan, melihat peluang tersebut terbuka lebar. Menurutnya, pengembangan rumput laut di Maluku Utara berpotensi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus pasar internasional. “Kami melihat bahwa benar di Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan rumput laut yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri,” kata Donny.(ney)
