INDOPOSCO.ID – Lonjakan harga kelapa bukan sekadar soal dapur rumah tangga, tetapi telah menjelma menjadi persoalan struktural yang menyentuh rantai produksi, kebijakan ekspor, hingga masa depan industri nasional.
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, mengungkap adanya kejanggalan dalam data ekspor kelapa yang menurutnya perlu segera ditelusuri oleh pemerintah. Ketidaksinkronan angka produksi dan ekspor berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan pasokan di dalam negeri.
“Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan (Kementerian Pertanian) tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” kata Eliza dalam rilis Lembaga Survei KedaiKOPI pada Rabu (17/12/2025) terkait situasi kebutuhan kelapa di Indonesia.
Ia menilai, pengendalian harga di tingkat konsumen tak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar. Negara perlu hadir lebih aktif dengan instrumen kebijakan yang konkret.
“Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” ucap Eliza.
Dari sudut pandang lain, Ekonom Gede Sandra melihat persoalan kelapa sebagai peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, ketergantungan pada ekspor bahan mentah justru membuat Indonesia kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri.
“Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.
Temuan dan peringatan tersebut sejalan dengan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei KedaiKOPI di Jakarta, Selasa (17/12/2025). Survei ini menggambarkan keresahan publik yang kian meluas menjelang awal 2026, terutama menghadapi momentum Ramadan dan Lebaran.
Survei tatap muka yang dilakukan pada 24 November hingga 1 Desember 2025 itu melibatkan 400 responden di enam kota besar. Mereka terbagi dalam tiga kelompok, yakni 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh, sebagaimana dijelaskan Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah.
Hasilnya, mayoritas responden, sebanyak 83 persen mengaku merasakan langsung kenaikan harga kelapa dan produk turunannya dalam enam bulan terakhir, sebuah sinyal bahwa masalah ini bukan lagi potensi, melainkan realitas yang sudah mengetuk pintu rumah tangga Indonesia.
“Hasil survei menunjukkan, sebanyak 83 persen responden mengaku merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir, sebuah sinyal kuat bahwa persoalan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan peringatan dini yang tak boleh diabaikan,” jelas Ashma.
Ketika kelapa makin mahal dan ekspor terus melaju, pertanyaannya kini bukan lagi apakah harga akan naik, melainkan seberapa siap negara melindungi konsumen dan memanfaatkan peluang besar di balik satu komoditas sederhana yang selama ini dianggap remeh. (her)
