INDOPOSCO.ID – Aroma santan yang selama ini identik dengan dapur Indonesia kini terancam memudar. Lonjakan harga kelapa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tak hanya mengusik dompet rumah tangga, tetapi juga mengguncang pelaku usaha kecil dan penjual kelapa di berbagai daerah.
Gambaran kegelisahan itu terpotret jelas dalam hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis di Jakarta, pada Selasa (17/12/2025). Survei tatap muka yang dilakukan pada 24 November hingga 1 Desember 2025 terhadap 400 responden di enam kota besar mengungkap kekhawatiran publik terhadap lonjakan harga kelapa dan produk olahannya, yang dinilai berpotensi makin memburuk pada awal 2026, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.
Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, menjelaskan bahwa survei tersebut melibatkan tiga kelompok utama, yakni 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku UMKM, serta 40 penjual kelapa utuh.
Hasilnya cukup mencolok. Sebanyak 83 persen responden mengaku merasakan kenaikan harga kelapa dan produk turunannya dalam enam bulan terakhir.
“Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan,” kata Ashma kepada awak media.
Menurut Ashma, lonjakan harga tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utama yang disorot responden adalah derasnya ekspor kelapa utuh ke luar negeri, yang berdampak langsung pada pasokan di dalam negeri.
“Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun, dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu,” katanya.
Tekanan harga ini dirasakan di banyak lini. Di tingkat rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan makanan meningkat, bahkan memaksa sebagian keluarga mengurangi penggunaan santan atau menurunkan frekuensi memasak hidangan berbasis kelapa.
Dampak yang lebih berat dialami pelaku UMKM. Kenaikan harga bahan baku menyebabkan biaya modal dan operasional melonjak tajam.
“Apalagi, pelaku UMKM melaporkan kenaikan biaya modal double dan operasional yang signifikan, bahkan memaksa sebagian menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada usaha catering. Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual,” jelas Ashma.
Kekhawatiran publik pun belum mereda. Survei mencatat, 82,1 persen responden cemas harga kelapa akan tetap tidak stabil dalam tiga bulan ke depan.
“Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengancam kelestarian makanan tradisional Indonesia yang banyak menggunakan santan dan produk kelapa, sehingga berpotensi ditinggalkan masyarakat karena semakin tidak terjangkau,” tuturnya.
Sebagai jalan keluar, mayoritas responden mendorong intervensi pemerintah. Sekitar 80 persen responden menyatakan dukungan terhadap penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat guna menekan laju ekspor dan menjaga pasokan domestik.
Tak hanya itu, 77,9 persen responden meyakini kebijakan pungutan ekspor akan efektif menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan kelapa di pasar dalam negeri.
“Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa,” kata Ashma.
KedaiKOPI pun merekomendasikan pemerintah untuk bergerak cepat, mulai dari pembenahan regulasi ekspor, penguatan pengawasan distribusi, hingga penerapan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor.
Dorongan publik terhadap langkah konkret pemerintah sangat kuat. “Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau,” tambahnya.
Di tengah kegelisahan itu, satu pesan mengemuka, tanpa kebijakan yang cepat dan tegas, kelapa, bahan pangan yang melekat pada identitas kuliner Nusantara berisiko berubah dari kebutuhan harian menjadi kemewahan yang kian sulit dijangkau. (her)
