INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal mengatakan gagasan koalisi permanen bagi partai-partai politik pendukung pemerintah merupakan hal penting untuk mencegah munculnya manuver politik yang bisa mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program strategis nasional.
Selain itu, dia menilai koalisi permanen juga bisa membantu mencegah gangguan dalam menangani kondisi darurat seperti bencana alam. Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan.
“Pemerintahan harus stabil dan kuat agar agenda besar Presiden Prabowo berjalan tanpa hambatan,” kata Rizki di Jakarta, Rabu (9/12/2025).
Menurut dia, seluruh menteri Kabinet Merah Putih seharusnya fokus pada kerja nyata, bukan melontarkan pernyataan yang membuka ruang kontroversi. Dia mengatakan hal itu dalam konteks menyoroti pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengajak “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah adanya bencana.
“Pemerintah sedang bekerja untuk rakyat. Yang dibutuhkan itu kerja nyata, bukan drama atau sindiran. Mari jaga soliditas kabinet dan fokus menyelesaikan tugas masing-masing,” kata dia.
Dia menekankan evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, tidak seharusnya sesama menteri membuat pernyataan yang bernada menghakimi atau memolitisasi isu internal kabinet.
“Koalisi permanen harus jalan. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau menciptakan drama politik,” katanya.
Sebelumnya (5/12/2025), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar koalisi parpol dapat dibentuk secara permanen. Menurut dia, hal tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang stabil karena tak akan ada lagi partai yang datang di saat senang dan pergi saat susah.
Sementara, Partai NasDem: dengan tegas menyatakan tanpa koalisi permanen pun stabilitas politik terjaga di era Presiden Prabowo.
Kapoksi Komisi II Fraksi NasDem DPR RI, Ujang Bey, menilai usulan memasukkan koalisi permanen ke dalam RUU Pemilu belum mendesak dan tidak sesuai fokus utama regulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa RUU Pemilu seharusnya mengatur tata kelola penyelenggaraan pemilu agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi, bukan mengatur hubungan politik antarpartai.
Ujang menjelaskan bahwa urgensi koalisi permanen masih rendah karena dinamika politik setiap pemilu berbeda-beda. Menurutnya, mengikat pola koalisi ke dalam undang-undang justru berpotensi membatasi fleksibilitas demokrasi yang selama ini menjadi kekuatan sistem politik Indonesia.
Ia mencontohkan bahwa pada isu-isu fundamental seperti pembahasan parliamentary threshold (PT) saja, partai-partai politik kerap memiliki posisi yang tidak seragam.
“Koalisi belum tentu sefrekuensi. Masih ada kepentingan-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama,” ujar Ujang, Selasa (9/12/2025).
Karena itu, ia menilai gagasan memasukkan koalisi permanen ke RUU Pemilu belum saatnya diwujudkan. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah konsistensi menjaga agar pemilu tetap terbuka, inklusif, dan memberi ruang kompetisi sehat antarpartai.
Ujang menambahkan bahwa membangun bangsa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan politik yang kaku. Ia menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin dengan jiwa kenegarawanan untuk menjaga persatuan politik.
“Jiwa kenegarawan itu sudah dimiliki Presiden Prabowo. Beliau merangkul tidak hanya partai pendukung, tapi seluruh partai,” katanya.
Menurutnya, sikap inklusif Presiden Prabowo telah menciptakan stabilitas politik yang baik di parlemen. Banyak agenda besar pemerintah, kata Ujang, dapat berjalan karena seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama mengenai kepentingan rakyat.
“Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan, melainkan niat luhur membangun bangsa,” tegasnya.
Ujang juga menyampaikan bahwa selama ini dukungan partai-partai di DPR tetap konsisten pada program-program besar pemerintah, bahkan tanpa adanya koalisi permanen. Ia menilai hal itu menunjukkan kematangan politik dan soliditas antarpartai dalam menyukseskan agenda nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik di DPR tetap akan muncul sebagai fungsi pengawasan. Menurutnya, kritik tersebut lebih banyak diarahkan kepada implementasi kebijakan di tingkat kementerian.
“Jangan sampai program bagus dari Presiden tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya,” pungkasnya. (dil)
