INDOPOSCO.ID – Arus informasi kesehatan reproduksi yang kian deras di ruang digital turut mengubah cara masyarakat mencari informasi serta mengambil keputusan terkait kontrasepsi. Kondisi ini menuntut pelayanan keluarga berencana (KB) tidak hanya fokus pada penyediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga wajib memastikan setiap klien memperoleh edukasi yang benar melalui komunikasi efektif dan konseling komprehensif.
Langkah strategis tersebut menjadi fokus utama dalam gelaran Kompendium Seri 2 bertema “Komunikasi Efektif dan Konseling Komprehensif Berbasis MII (Method Information Index) dan IKP (Indeks Kualitas Pelayanan KB) di Era Digital”. Kegiatan memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia ini digelar secara hybrid di Kantor Kemendukbangga/BKKBN serta siaran langsung media digital, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan Pendataan Keluarga (PK) 2025 dan SUPAS 2025, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di angka 2,12. Namun, tantangan kesenjangan kualitas pelayanan KB dan angka putus pakai akibat efek samping kesehatan masih ditemukan di lapangan, sehingga pendekatan konseling yang utuh menjadi sangat krusial untuk diterapkan secara nasional.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., menegaskan bahwa MII dan IKP merupakan instrumen penting guna memastikan akseptor memperoleh informasi utuh mengenai jenis kontrasepsi, efek samping, hingga penanganannya. Penguatan instrumen ini di era digital sekaligus menjadi wujud pemenuhan hak reproduksi masyarakat.
“Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh edukasi dan konseling yang diterima klien. Meningkatkan pelayanan KB melalui MII dan IKP bukan semata mengejar target, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat demi menciptakan keluarga berkualitas,” ujar Wahidin.
Praktik baik penguatan MII dan IKP ditunjukkan oleh Provinsi DKI Jakarta yang berhasil mencatat capaian tertinggi nasional pada PK 2025, dengan nilai MII sebesar 64,8 dan IKP sebesar 71,7. Capaian positif tersebut berbanding lurus dengan angka TFR DKI Jakarta yang berada di tingkat ideal, yakni 1,79.
Kepala Bidang DPPAPP DKI Jakarta, Hj. Leny Yunengsih, MM, menjelaskan bahwa paradigma KB saat ini semakin menempatkan hak reproduksi, informed choice, dan literasi kesehatan sebagai pilar utama. DKI Jakarta konsisten mengembangkan layanan KIE berbasis media sosial, integrasi platform konsultasi daring PUSPA DKI, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala.
Tantangan era digital juga mengubah pola interaksi di fasilitas kesehatan, di mana mayoritas klien datang setelah mencari informasi mandiri di internet. Dokter Subspesialis Obgynsos PP POGI, dr. Ayu Angelina Ronosulistyo, SpOG SubSp Obginsos, FISQuA, mengingatkan pentingnya tenaga kesehatan menerapkan pola komunikasi adaptif bernama ACTIVE (ask, clarify, tell the evidence, individualize, verify, encourage).
Penguatan MII dan IKP pada akhirnya menjadi benteng utama agar proses konseling KB tidak sekadar transfer informasi, melainkan mendampingi masyarakat memilih metode kontrasepsi secara tepat dan bijak.
“Di era digital, tugas kita bukan melawan arus informasi internet, melainkan membantu klien mengklarifikasi mana informasi yang benar dan mana yang salah,” pungkas dr. Ayu. (ney)
