INDOPOSCO.ID – Di tengah riuh isu kedaulatan dan pengawasan ruang udara, polemik keberadaan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menguat, kali ini setelah sorotan tajam dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggema ke publik. Sorotan tersebut langsung memantik respons keras dari analis komunikasi politik Hendri Satrio.
Menurut Hensa, sapaan akrabnya, pemerintah tidak boleh membiarkan polemik itu berlarut-larut, terutama jika menyangkut kedaulatan negara dan tata kelola penerbangan nasional. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu terkait bandara tersebut harus dibuka secara terang-benderang.
“Itu bandara PT. IMIP harus segera diklarifikasi, dan bila benar melanggar tata aturan bernegara ya harusnya segera ditindak,” tegas Hensa melalui gawai, Kamis (27/11/2025).
Hensa memetakan dua isu utama yang belakangan memanaskan perbincangan publik. Pertama, polemik apakah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah meresmikan bandara tersebut atau tidak. Meski begitu, ia menilai perdebatan itu tidak boleh mengaburkan inti persoalan.
“Kan ada dua hal yang saat ini menjadi perdebatan, pertama apakah bandara itu diresmikan oleh Jokowi atau tidak diresmikan oleh Jokowi, meski pun hal terpenting adalah bubarkan saja jika terbukti pelanggaran,” ujarnya.
Isu kedua dianggap lebih krusial, yakni dugaan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran aparat negara seperti yang disampaikan Menhan Sjafrie. Jika benar, kata Hensa, hal itu menjadi ancaman serius yang tidak bisa dianggap remeh.
“Kedua, dan menjadi hal utamanya adalah jangan sampai kemudian yang dikatakan oleh Menteri Sjafrie Sjamsoeddin itu kejadian, jadi memang negara harus segera turun tangan, menindak itu dan kemudian memberikan hukuman yang memang sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Tak berhenti di situ, Hensa menyebut langkah ekstrem seperti pembubaran PT IMIP bukan hal yang mustahil jika ditemukan pelanggaran berat.
“Kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT IMIP, yaa silahkan pemerintah membubarkan PT IMIP,” imbuhnya.
Ia bahkan yakin publik akan berada di pihak pemerintah bila keputusan itu dianggap demi menjaga stabilitas negara.
“Dan saya yakin bila PT IMIP sudah mengganggu stabilitas dan harga diri bangsa, pasti rakyat Indonesia setuju PT IMIP dibubarkan,” sambungnya.
Hensa menambahkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam bila muncul dugaan korupsi dalam kisruh bandara tersebut. Ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan setransparan mungkin.
“Jadi kita tunggu aksi dari pemerintah dan kita dukung aksi pemerintah terhadap penertiban PT IMIP supaya kecerobohan atau keteledoran yang menguntungkan PT IMIP ini tidak lagi terjadi,” kata Hensa.
Di akhir pernyataannya, ia menitipkan pesan kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas demi kehormatan bangsa.
“Dan lagi-lagi, aparat harus turun tangan, kalau memang ada indikasi korupsi ya KPK harus turun tangan, harus dijaga harkat dan martabat negeri ini, titip negara ini Pak Prabowo,” tambahnya.
Dengan banyak mata kini tertuju ke Morowali, publik menanti apakah pemerintah akan bergerak cepat atau justru membiarkan polemik ini menjadi noda baru dalam tata kelola ruang udara nasional. (her)
