INDOPOSCO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan lima potensi pelanggaran HAM akibat pengesahanan KUHAP baru. Dua di antaranya pembatasan hak atas bantuan hukum dan celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, penggunaan kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator jelas dan terukur.
“Dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan,” kata Anis Hidayah dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Sementara kewenangan upaya paksa dalam penyelidikan dan penyidikan harus diiringi dengan pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta peningkatan kualitas pelaksanaannya.
“etentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal,” ujar Anis Hidayah.
Hal tersebut bertujuan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban.
Selain itu, temuan Komnas HAM dalam KUHAP baru ialah praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal aspek materiil lah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum.
Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum.
“Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum,” jelas Anis Hidayah.
Komnas HAM juga menyoroti perubahan alat bukti dalam KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, segala sesuatu yang diperoleh secara legal. Akan tetapi frasa ”segala sesuatu” bermakna luas dan multitafsir.
“Beresiko menimbulkan Penyalahgunaan bukti ilegal, misalnya hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti dari penyiksaan/penyadapan ilegal,” nilai Anis Hidayah.
KUHAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas (admisibility) terhadap alat-alat bukti tersebut guna memastikan alat-alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.
Ia menambahkan, KUHAP tidak mencantumkan ketentuan tegas terkait konsep koneksitas untuk menjembatani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama.
Koneksitas untuk mengatur yurisdiksi (peradilan umum vs peradilan militer) berdasarkan “titik berat kerugian”. Makna dari “titik berat kerugian” menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer. “Perlu adanya transparansi lebih besar dalam penanganan perkara sipil,” imbuhnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada, Selasa (18/11/2025).(dan)
