INDOPOSCO.ID – Distribusi pangan di Indonesia sering kali terjadi timpang. Daerah surplus seperti Jawa dan Sumatera bisa menikmati harga stabil, sementara wilayah timur seperti Papua atau Maluku menghadapi kelangkaan dan harga melambung.
Ketimpangan inilah yang kerap menjadi bara kecil penyulut keresahan sosial. Merespons kondisi itu, Peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) angkatan 26 tahun 2025 AKBP Maman Herdiaman mengusulkan pendekatan baru, yaitu menjadikan intelijen politik Polri sebagai penggerak utama sinergi lintas instansi.
Dalam proyeknya, ia membentuk Tim Siber Isu Pangan untuk memantau potensi provokasi dan disinformasi seputar pangan di media sosial, mengintegrasikan data kerawanan pangan berbasis digital dan menginisiasi Forum Sinergi Pangan Terintegrasi.
“Intelijen politik Polri harus mampu membaca potensi krisis sejak sebelum terjadi. Bukan hanya reaktif, tapi prediktif dan solutif,” kata Maman di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia melihat persoalan pangan bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga dari kacamata keamanan nasional. “Ketahanan pangan bukan cuma soal beras dan harga cabai. Ini soal stabilitas bangsa. Kalau dapur masyarakat tidak aman, negara pun bisa goyah,” ucap Maman.
Uji coba proyek ini dilakukan di wilayah Jawa Barat, yang menurut data Badan Pangan Nasional termasuk provinsi dengan tingkat kerentanan pangan tinggi. Hasilnya mulai tampak, pemetaan wilayah rawan lebih cepat, komunikasi antarinstansi lebih lancar, dan isu-isu sensitif terkait pangan bisa diantisipasi sejak dini.
Proyek ini juga mendorong peningkatan kapasitas SDM intelijen politik Polri melalui pelatihan khusus ketahanan pangan dan konflik sosial. “Intelijen hari ini tidak cukup hanya memahami politik, tapi juga harus paham pangan, iklim, dan ekonomi lokal,” jelas Maman.
Langkah itu mendapat dukungan dari Kepala Baintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, yang menilai proyek tersebut sebagai terobosan penting dalam memperluas fungsi intelijen di era modern. “Pangan kini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga strategi pertahanan nasional,” ujar Yuda Gustawan.
“Kami dorong inovasi ini karena menyentuh akar persoalan masyarakat. Dengan data terintegrasi dan koordinasi lintas sektor, kita bisa mencegah gejolak sosial sebelum membesar,” tambahnya.(dan)
