INDOPOSCO.ID – Program pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menunjukkan kinerja positif. Hingga awal November 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun. Capaian ini setara 61,03 peraen dari target 350 ribu unit yang dicanangkan pemerintah.
“Berkat sinergi seluruh ekosistem perumahan, bank penyalur, pengembang, asosiasi, dan pemerintah daerah, Tapera mampu menjaga momentum penyaluran hingga menembus 213 ribu unit,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Senin (4/11/2025).
Dari sisi bank penyalur, Bank BTN masih menjadi kontributor terbesar dengan 104.326 unit (48,83 persen), disusul BTN Syariah (44.434 unit / 20,80 persen), BRI (22.709 unit / 10,63 persen), BNI (10.052 unit / 4,71 persen), dan Mandiri (9.340 unit / 4,37 persen).
Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi yakni 48.252 unit rumah (22,59 persen), diikuti Jawa Tengah (18.707 unit), Sulawesi Selatan (17.370 unit), Banten (14.094 unit), dan Jawa Timur (14.001 unit).
Di tingkat kabupaten, Bekasi menempati posisi teratas dengan 10.992 unit rumah, disusul Bogor (8.086 unit), Tangerang (6.304 unit), Karawang (5.508 unit), dan Kota Kendari (5.116 unit).
Berdasarkan laporan BP Tapera, tingkat keterhunian rumah FLPP terus meningkat dari tahun ke tahun. Per Oktober 2025, dari 70.123 rumah yang terpantau dan valid, sebanyak 93,58 persen telah dihuni sesuai ketentuan, meningkat signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya 71,62 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerimanya, bukan untuk investasi atau disewakan.
BP Tapera juga melaporkan 78.622 calon debitur masih dalam proses pemberkasan dan menunggu keputusan kredit, menjadi potensi tambahan realisasi hingga akhir tahun.
Untuk mengejar target 350 ribu unit, BP Tapera menerapkan berbagai inovasi layanan, antara lain dengan implementasi trilogi stock, strategi segmentasi MBR, kolaborasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pendampingan langsung kepada pengembang dan bank penyalur guna menyelesaikan hambatan teknis.
Selain itu, Tapera melakukan monitoring berkala dan rating pengembang untuk menjamin kualitas pembangunan rumah subsidi tetap sesuai standar dan tepat sasaran.
Upaya mempercepat penyediaan rumah juga ditopang oleh program baru, Kredit Program Perumahan (KPP), yang menyasar UMKM sektor perumahan.
Program ini mendukung baik sisi penyediaan (pengembang, jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (masyarakat yang membeli atau merenovasi rumah untuk kegiatan usaha).
Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, KPP memberikan pembiayaan dengan plafon, sisi penyediaan, sebesar Rp500 juta hingga Rp5 miliar.dan sisi permintaan sebanyak Rp10 juta hingga Rp500 juta.
Skema KPP menawarkan bunga tetap 5–6 persen per tahun dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, dan menjadi salah satu bentuk relaksasi KUR sektor perumahan untuk mendorong percepatan Program Strategis Nasional ‘3 Juta Rumah 2025–2029’..
“Dengan adanya sinergi program KPP, akses pembiayaan bagi pelaku usaha perumahan akan semakin luas. Ini akan mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Heru.
Heru optimistis target 350 ribu unit rumah MBR pada 2025 dapat tercapai berkat kombinasi antara digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor.
Program FLPP, bersama KPP dan Tapera MBR, akan menjadi motor utama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah Nasional yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) masa pemerintahan Presiden Prabowo.
“BP Tapera berkomitmen terus mempercepat penyaluran, menjaga kualitas hunian, dan memastikan setiap MBR memiliki kesempatan nyata untuk memiliki rumah impian,” tegas Heru. (srv)
