INDOPOSCO.ID — Kememterian Hajj menegaskan bahwa lpelaksanaan haji 2026 dan tahun-tahun berikutnya akan mengenakan busana syar’i.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak setelah sebelumnya disinggung oleh sejumlah Anggota Komisi VIII DPR terkait busana pramugari kerap mengenakan rok tinggi atau tidak sesuai syar’i.
“Sebenarnya sudah diatur bahwa setiap kru harus berpakaian pantas dan proper secara syar’i. Ini kan penerbangan haji, jadi sudah sewajarnya mereka tampil sesuai nilai-nilai itu,” ujar Dahnil di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/01/2025).
Menurut Dahnil, usulan tersebut sejalan dengan konteks penerbangan yang membawa calon jemaah haji, sehingga penampilan kru pesawat perlu disesuaikan dengan nuansa dan nilai keagamaan perjalanan tersebut.
Meski demikian, Dahnil tak menjelaskan secara rinci terkait ketentuan teknis syar’i tersebut apakah nantinya yang perempuan wajib berhijab atau tidak.
Hanya saja, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud syar’i dengan berpakaian layak.
“Saya tadi sebut proper, yang jelas mereka harus proper. Kalian aja nilai sendiri. Proper aja,” ucapnya.
“Layak lah, layak untuk acara keagamaan, masa harus dijelaskan rinci,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar pramugari di pesawat yang membawa calon jemaah haji untuk berpakaian syar’i.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menceritakan bahwa selama ini penyewaan pesawat yang membawa calon jamaah haji itu berasal dari luar negeri.
Penyewaan pesawat itu ternyata sekaligus mencarter pramugari yang juga dari luar negeri, sehingga berpakaian tidak sesuai syariah.
“Sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat bersyarat kru semuanya ada di situ. Makanya yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi,” kata Marwan di Gedung DPR RI.
Ia pun menilai, penampilan seperti itu membuat jemaah haji yang berasal dari kampung takut untuk melihat para pramugari.
“Masalahnya (jemaah) tidak berani dia ke toilet karena melihat (pramugari dengan pakaian non syariah),” ucap Marwan.
“Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus indonesia,” sambungnya. (dil)
