INDOPOSCO.ID – Pemerintah pusat terus menekan pedal gas pertumbuhan ekonomi lewat optimalisasi belanja daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia, agar “mesin pemerintahan” tak kehilangan daya dorongnya.
Langkah ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan pengarahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait percepatan realisasi belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, belanja pemerintah daerah bukan sekadar urusan angka, tapi denyut nadi peredaran uang di masyarakat. Ketika uang pemerintah berputar, roda sektor swasta ikut berputar lebih kencang. Karena itu, Kemendagri terus menyalakan radar pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah.
“Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” ungkap Tito.
Data terbaru menunjukkan, realisasi pendapatan daerah secara nasional pada 2024 mencapai 97,29 persen, sementara belanja daerah baru di angka 91,72 persen. Memasuki triwulan keempat 2025, pendapatan baru mencapai 70,27 persen dan belanja 56,07 persen. Ketimpangan antardaerah pun masih kentara.
Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, mencatat prestasi pendapatan hingga 109,56 persen, disusul Tanah Laut dengan 96,61 persen. Namun, di sisi lain masih ada daerah yang pendapatannya belum tembus 50 persen.
Tito menegaskan, percepatan realisasi belanja menjadi kunci agar ekonomi tetap bergairah.
“Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional adalah hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, para kepala daerah diminta menjaga agar pertumbuhan di wilayah masing-masing tidak tertinggal dari rerata nasional.
Tito juga menyoroti dana daerah yang masih “mengendap manis” di rekening kas daerah. Menurutnya, banyak faktor yang menghambat realisasi belanja, mulai dari proses lelang yang molor, sistem e-Katalog yang belum maksimal, hingga pergantian pejabat yang membuat program tersendat.
“Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek,” tambah Tito.
Dari sisi fiskal, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan pentingnya peran Pemda dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar anggaran tidak dibiarkan menganggur. “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” tegas Purbaya.
Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan menghindari kebiasaan menumpuk realisasi di ujung tahun. Menurutnya, keuangan daerah harus dikelola secara bijak, transparan, dan menjaga kepercayaan publik maupun investor.
“Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” tutupnya.
Rapat koordinasi yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta seluruh kepala daerah ini menegaskan satu pesan besar, pertumbuhan ekonomi tak boleh berhenti hanya karena anggaran tak bergerak. Mesin pemerintahan harus berputar, cepat, efisien, dan serentak agar Indonesia melaju lebih kencang menuju masa depan ekonomi yang tangguh. (her)
