INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) seakan menyembunyikan kekeliruan struktural program tersebut, yang menimbulkan kasus keracunan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Presiden memakai kalkulasi persentase untuk menutupi kenyataan, bahwa keracunan MBG adalah kegagalan sistemik,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Pihaknya mengungkap tiga masalah struktural yang menyebabkan keruwetan MBG. Pertama, struktur kepemimpinan keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, namun faktanya didominasi purnawirawan militer.
Kedua, buruknya pemahaman gizi dan pangan. Misalnya, soal menu yang disajikan. Masalahnya tidak hanya berhenti pada soal kualitas gizi, tetapi adanya penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal. Ketiga, pengolahan dan pendistribusian makanan kurang optimal.
“Pimpinan BGN yang tidak kredibel, tidak ada aturan yang jelas, dapur tak higienis, distribusi amburadul, pengawasan lemah,” nilai Ubaid.
Padahal terjadinya kasus keracunan MBG itu merepresentasikan ribuan anak. Satu anak keracunan saja seharusnya sudah jadi alarm serius, apalagi jumlahnya mencapai ribuan anak.
“Ini bukan sekadar hitung-hitungan angka, tapi soal hak atas makanan aman dan sehat,” ujar Ubaid.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penerima manfaat program MBG telah mencapai puluhan juta. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail data pencapaiannya. Di sisi lain, ia menyadari program tersebut masih butuh penyempurnaan.
“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, anak dan ibu hamil terima makanan. Ada kekurangan? Ya. Ada keracunan makanan? Iya,” kata Prabowo terpisah dalam Musyawrah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia mengklaim, angka keracunan makanan akibat menu program makan bergizi gratis sangat kecil dari total makanan yang telah dibagikan kepada penerima manfaat.
“Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” tutur Prabowo. (dan)
