INDOPOSCO.ID – “Rakyat tidak perlu lagi memilih hidup atau bangkrut”.
Itulah respons pejabat tertinggi Tiongkok setelah rakyatnya protes keras atas mahalnya harga obat di sana.
Protes itu tidak disampaikan lewat demo besar yang sampai bakar-bakar. Protes itu “hanya” disampaikan lewat film cerita. Filmmya sangat laris. Ditonton hampir seluruh orang Tiongkok: film cerita berdasar derita rakyat akibat harga obat yang mahal.
Memang ada protes sungguhan sebelum film itu dibuat. Demo sungguhan. Yang didemo adalah penjara. Rakyat kota itu berbondong membawa poster. Mereka minta agar orang yang lagi ditahan di penjara kota itu dibebaskan. “Ia bukan penjahat. Ia dewa penolong kami,” kata demonstran.
Demo itu –dan penyebab di balik demo– diangkat menjadi cerita dalam film. Judulnya, dalam bahasa Inggris, Dying to Survive. Aslinya berjudul Aku Bukan Dewa Penyembuh.
Benarkah itu film laris?
“Saya sudah menontonnya. Dua kali. Selalu menangis,” ujar petugas hotel tempat saya menginap di Beijing saat ini.
“Saya juga sudah menontonnya. Semua orang menontonnya,” ujar Janet yang sehari sebelumnya menemani saya ke Wisma Indonesia.
Sejak demo itu, terutama sejak film itu heboh, pemerintah pusat mengambil keputusan sangat cepat. Perusahaan-perusahaan obat asing dipanggil. Diminta menurunkan harga obat. Pajak-pajak impor obat dihapus.
Setelah harga obat turun, drastis, obat-obat kanker dimasukkan daftar obat yang diganti oleh BPJS-nya Tiongkok. Obat-obat itu dulunya mahal. Tidak dimasukkan dalam obat BPJS. Pasien yang berobat lewat BPJS awalnya mendapat obat yang beda. Yang lebih murah –kurang manjur.
Sejak heboh itu 91 jenis obat paten dimasukkan dalam BPJS. Bahkan belakangan angka 91 itu bertambah menjadi 3.100 jenis obat. Perubahan yang drastis.
Protes masyarakat telah mengubah kebijakan pemerintah secara drastis.
Saya tahu adanya film Dying to Survive dari dr Jagaddhito yang kemarin datang ke Beijing dari Rizhao –tempatnya mengambil gelar subspesialis jantung intervensi.
Di Rizhao, Shandong, Jagad kaget melihat di RS itu harga-harga obat sangat murah. Pun harga-harga ring jantung dan kelengkapan lainnya.
Dokter Jagaddhito terus bertanya mengapa bisa murah. Akhirnya ia memperoleh penjelasan bahwa murahnya harga obat baru terjadi beberapa tahun terakhir. “Sejak ada film Dying to Survive”.
Itu tahun 2018.
Seorang penduduk kota Yiyang, provinsi Hunan, sakit kanker darah (leukemia). Kota Yiyang berada satu jam naik mobil dari kota besar Changsha –tiga jam dari Wuhan ibukota provinsi sebelah.
Nama orang itu Lu Yong. Ia mengeluhkan mahalnya obat leukemia –yang non-BPJS. Berkat internet ia tahu harga obat di India jauh lebih murah. Tidak sampai 20 persennya. Maka ia minta temannya untuk secara diam-diam ke India membelikan obat kankernya.
Akhirnya teman-teman sesama penderita minta obat itu. Jadilah orang tadi “penyelundup” obat kanker. Kian banyak jumlah obat yang ia bawa dari India. Akhirnya ketahuan. Orang itu ditangkap. Dimasukkan penjara.
Saat itulah para keluarga pasien kanker berdemo. Mendatangi penjara. Mereka membawa poster agar orang itu dibebaskan. “Ia bukan penjahat. Ia penyelamat keluarga kami.”
Luar biasa dampak demo itu. Pemerintah ambil tindakan cepat. Perusahaan obat –perusahaan asing di Tiongkok dinilai terlalu banyak mengambil keuntungan.
Pemerintah sendiri mengoreksi diri salah satu kemahalan itu akibat pajak. Langsung saja 41 jenis obat dihapus pajaknya.
Bukan hanya harga obat yang turun –sampai 63 persen– aturan untuk memproduksi obat pun diubah. Disederhanakan.
Perdana Menteri (waktu itu) Li Keqiang, langsung merevolusi sistem obat dan kesehatan di Tiongkok. “Rakyat tidak perlu lagi memilih hidup atau bangkrut,” katanya.
Sejak saat itu pelayanan kesehatan masyarakat jadi lebih adil. Yang berobat di BPJS pun mendapat obat dengan kualitas yang sama dengan yang non-BPJS.
Boleh dikata film Dying to Survive adalah film yang sukses dunia-akhirat. Film itu telah mengubah sistem kesehatan negara. Aspirasi lewat film pun begitu didengar.
Secara bisnis, film ini memang mengeruk keuntungan yang besar. Dalam 11 hari pertama peredarannya sudah menghasilkan pendapatan Rp 5 triliun. Lalu menjadi Rp 10 triliun. Termasuk film terlaris sepanjang masa di Tiongkok.
Padahal Wen Muye baru kali pertama menyutradarai film cerita. Namanya langsung meroket.
“Apakah masih ada bioskop yang memutarnya? Saya mau menontonnya,” tanya saya kepada petugas hotel
“Tidak diputar lagi. Tapi Anda bisa nonton di TV Anda di kamar,” katanya. Saya pun minta tolong: agar sang petugas membantu saya mencarikan film tersebut. Rupanya ada semacam ”Netflix” milik Tiongkok yang memutar film-film setempat.
Musik pembuka film itu sangat akrab di telinga saya: musik India. Lagunya pun lagu India. Awal menonton film ini seperti akan menonton film India.
Saya pun bertanya, dalam hati: bagaimana sutradara Wen bisa meloloskan filmmya dari lembaga sensor di sebuah negara komunis.
Ternyata Wen sangat bijaksana. Ketika mengajukan izin, ia menekankan akan membuat cerita yang menonjolkan sisi kemanusiaan. Bukan film yang terkesan melawan pemerintah.
Kepintaran lainnya: ia tidak mau memproduksi sendiri. Ia bekerja sama dengan perusahaan film terbesar di Tiongkok. Menjadi film produksi bersama. Ia tahu produsen terbesar itu lebih tahu lika-liku mengurus perizinan.
Kini obat-obat kanker mahal seperti Imatinib (Gleevec) dari Novartis, Herceptin, Rituximab dari Roche, dan obat kanker dari AstraZeneca bisa masuk daftar di BPJS Tiongkok.
Tidak ada lagi beda kelas beda obat, beda nasib beda dokter. (Dahlan Iskan)
