INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinannya terkait minimnya alokasi anggaran untuk layanan kesehatan yang bersifat mendasar. Ia menilai sejumlah program penting, termasuk vaksin HPV, belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam rencana anggaran Kementerian Kesehatan.
“Jujur saya juga terkejut dan prihatin. Beberapa layanan yang sangat mendasar ternyata belum dianggarkan. Padahal seharusnya sudah masuk dan diprioritaskan dalam anggaran tambahan,” ujar Charles dalam rapat bersama Menteri Kesehatan di Senayan, Kamis (4/9/2025).
Charles mengingatkan bahwa program vaksin HPV pernah menjadi fokus Kementerian Kesehatan beberapa tahun lalu, namun kini justru tidak terlihat dalam anggaran. “Saya kok jadi agak heran dan bingung. Prioritasnya Pak Menteri kok sepertinya berubah? Apakah ada perbedaan prioritas sekarang?” tanyanya.
Selain itu, Charles juga menyoroti penambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencapai Rp10 triliun. Menurutnya, hal ini memunculkan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya kenaikan iuran.
“Di luar sana sudah mulai ramai, Pak, terkait dengan informasi kenaikan iuran BPJS. Dari Kementerian Keuangan sendiri masih simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang belum. Kalau melihat penambahan anggaran ini, bisa saja memang ada kenaikan iuran,” jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi rakyat saat ini masih berat, sehingga rencana kenaikan iuran bisa memicu keresahan.
“Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dengan serius. Kalau memang iuran naik, maka jumlah penerima bantuan harus ditambah agar rakyat kecil tidak makin terbebani,” tegas Charles.
Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana turut menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang memasukkan kebutuhan anggaran penanganan penyakit menular dalam usulan tambahan. Ia menilai kebutuhan seperti Rapid Diagnostic Test (RDT) demam berdarah, vaksinasi HPV, hingga program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) seharusnya sudah dianggarkan sejak awal, bukan sekadar dimasukkan dalam penambahan anggaran.
“Demam berdarah itu penyakit langganan kita. Begitu juga BIAS dan vaksinasi HPV, mestinya sudah ada dalam pagu anggaran utama. Kok justru masuk ke anggaran tambahan?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan obat dan vaksin bersifat rutin serta mendasar, sehingga tidak boleh terlambat disediakan. “Pasti kita butuh BIAS, pasti kita butuh reagen untuk penyakit yang sudah menjadi langganan Indonesia tiap musim. Jangan sampai kita tidak punya obat dan tidak ada vaksin, baik di pusat apalagi di daerah,” tegasnya.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut menekankan pentingnya konsistensi dalam perencanaan anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat dan vaksin di semua tingkatan.
“Kalau pusat tidak punya, daerah harus minta kemana? Ini harus menjadi fokus penyediaan obat dan vaksin agar masyarakat terlindungi,” pungkasnya. (dil)
