INDOPOSCO.ID – Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan menyoroti gejolak nasional yang terjadi akibat demonstrasi berujung kericuhan di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, masalah tersebut sulit diatasi hanya dengan solusi sementara.
“Ini bukan hanya problem perorangan, tapi struktural yang menempatkan DPR tak terkontrol, khususnya terkait fasilitas dan kepentingan diri dan kelompoknya,” kata Bakir kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Mengingat kegaduhan belakangan ini dipicu karena kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR, serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan. Terlebih ada pernyataan anggota dewan terkesan merendahkan rakyat.
Sementara anggota DPR yang tidak memenuhi harapan rakyat atau membuat gaduh di ruang publik tidak cukup hanya dinonaktifkan, namun harus menerapkan sanksi lebih tegas.
Bisa saja hukuman bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran, maka dalam pemilu berikutnya, rakyat tidak akan memilihnya kembali.
“Sanksi demokrasi adalah tidak dipilih lagi, sanksi partai seharusnya sesuai aspirasi masyarakat yang keberadaan mereka yang bermasalah membuatnya marah,” ujar Bakir.
Meski di balik status nonaktif sejumlah anggota dewan itu masih disoalkan, karena mereka tetap mendapat gaji dan fasilitas. Namun, ruang mereka bersuara telah tertutup.
“Intinya mereka yang menjadi sorotan publik tidak mendapatkan tempat lagi untuk bersuara yang dapat menimbulkan gejolak dan merugikan partai,” imbuh Bakir.
Adapun sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Satroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Adies Kadir dari Partai Golkar.(dan)
