INDOPOSCO.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong berbagai sektor di Indonesia, termasuk pemerintahan, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan siber merupakan suatu investasi, bukan sekadar pusat biaya atau cost center.
“Harapan kami adalah marilah kita bersama-sama mengimplementasikan paradigma keamanan siber sebagai investasi, bukan lagi keamanan siber sebagai cost center,” kata Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas seperti dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).
Dia mengatakan berbagai sektor infrastruktur informasi vital, kecuali sektor keuangan atau perbankan, cenderung masih menganggap keamanan siber sebagai hal yang tidak fundamental karena hanya menghabiskan biaya.
Menurut dia, keamanan siber justru merupakan instrumen penting dalam menjaga harmonisasi ekosistem digital. Dia menyebut keamanan siber dapat dianalogikan sebagai penjaga keamanan.
“Contoh sederhananya kalau kita punya pabrik sepatu yang dalam satu bulan bisa memproduksi seratus pasang sepatu, kalau punya satpam satu kemudian tambah lagi menjadi dua, produksinya tidak meningkat. Jadi, dianggapnya untuk apa punya satpam? Padahal, kita lupa bahwa kalau tidak ada satpam maka kalau mesin produksinya dicuri, kita bahkan tidak bisa memproduksi sepatu sama sekali,” katanya.
Keamanan siber, imbuh dia, sebaiknya sudah diterapkan sejak penyusunan suatu sistem, baik aplikasi, perangkat keras, maupun perangkat lunak. Dalam hal ini, BSSN mendorong keamanan siber tidak dianggap penting hanya setelah terjadinya insiden.
Untuk mendorong terciptanya kesadaran publik akan pentingnya keamanan siber, BSSN menggencarkan literasi digital ke berbagai pihak. Slamet Aji menyebut lembaganya juga menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk membangun kesadaran kolektif.
“Kami berusaha supaya di setiap sektor, apalagi khususnya yang masuk dalam infrastruktur informasi vital, semua perusahaan mempunyai tim tanggap insiden siber itu sebagai investasi,” tuturnya.
Dia pun menekankan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan suatu kolaborasi. “Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab divisi IT (teknologi informasi), dinas kominfo, atau pusat data dan sistem informasi,” ucapnya. (wib)
