INDOPOSCO.ID – Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan gambaran tingkat ketimpangan yang dirasakan publik, saat belanja parlemen melonjak signifikan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Senin (25/8/2025). Pasalnya, menurut Achmad, di negara lain jurangnya tak sedalam itu.
“Data anggaran terbaru menunjukkan paket penghasilan berbasis APBN, gabungan gaji dan aneka tunjangan, serta dukungan kerja mendekati Rp230–240 juta per bulan per anggota,” bebernya.
Berdasarkan agu APBN 2025 menyebutkan ±Rp1,65562 triliun untuk 580 anggota pada 2025. Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya ±Rp237,9 juta per bulan. “Rencana tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan, jika diberlakukan, total bisa menembus ±Rp287,9 juta/bulan,” katanya.
Ia mengatakan, gaji pokok seorang anggota DPR memang hanya sekitar Rp4,2 juta/bulan (pimpinan lebih tinggi). Yang membuat total membesar adalah tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan, kehormatan, keluarga, listrik/telepon) dan tunjangan kinerja/fungsi (komunikasi intensif, peningkatan fungsi). Ditambah dukungan operasional seperti perjalanan dinas, reses/penyerapan aspirasi, hingga skema perumahan.
“Sebagian komponen diterima dalam bentuk uang, sebagian berupa fasilitas dan biaya kegiatan. Jadi, Rp230–240 juta/bulan adalah estimasi biaya jabatan all-in yang dibelanjakan negara per anggota, bukan seluruhnya take-home pay,” jelasnya.
Dikatakan dia, apabila dibandingkan gaji seorang guru PNS muda (Gol III/a) dengan sertifikasi pendidik umumnya menerima total sekitar Rp5,5–5,7 juta/bulan (gaji pokok awal ±Rp2,79 juta plus Tunjangan Profesi setara 1× gaji pokok, di luar tunjangan daerah/kinerja yang sangat bervariasi).
Sementara bila dibandingkan dengan upah minimum provinsi/ upah minimum provinsi (UMR/UMP) untuk Jakarta Rp5,4 juta di DKI Jakarta dan sekitar Rp2,17 juta di Jawa Tengah. “Dengan angka ±Rp237,9 juta/bulan untuk DPR diperoleh rasio terhadap UMP DKI sebesar 44 kali,” bebernya.
“Rasio terhadap UMP Jateng sebesar 110 kali. Dan rasio terhadap guru PNS muda bersertifikat sebesar 43 kali,” imbuhnya. (nas)
