INDOPOSCO.ID – Anies Baswedan kembali menyuarakan kritik tajam soal sistem perpajakan di Indonesia. Lewat sebuah analogi memancing, ia menyoroti ketidakadilan yang dialami wajib pajak.
“Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring,” ujar Anies mengawali unggahan video di akun Instagram pribadinya, Sabtu (23/8/2025).
“Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan, justru yang paling sering ditarikin (pajak). Sementara yang bersembunyi di kedalaman, (justru) lolos dari jaring,” sambungnya.
Menurut Anies, sistem perpajakan saat ini cenderung menekan kelompok masyarakat yang tertib dan mudah terdeteksi.
“Sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas (dan) mudah dijangkau,” jelasnya.
Akibatnya, ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan, solusi yang diambil seringkali adalah menambah beban pajak kepada masyarakat yang sudah patuh.
“Ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama, menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
Menurut Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu, hal inilah yang menimbulkan keluhan di masyarakat. “Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib, kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman, tetap aman-aman saja,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa fokus pemerintah seharusnya bukan menaikkan pajak yang sudah ada, melainkan menutup kebocoran dari praktik penghindaran pajak berskala besar.
“Di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain. Itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak,” terangnya.
“Secara global, praktik seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahun. Lobang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. (her)
