INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, tidak ada kepentingan mendesak menerapkan sistem transaksi keuangan Payment ID. Sebab, hanya dapat menimbulkan dampak negatif, kebocoran data pribadi misalnya.
“Iya, ga ada (urgensi). Risikonya kebocoran data pribadi,” kata Bhima kepada INDPOSCO melalui gawai di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Apalagi sistem tersebut terhubung dengan nomor induk kependudukan (NIK), yang membahayakan keleluasaan pribadi masyarakat.
“Payment ID ini mengancam privasi masyarakat, jadi kurang pas pemerintah mendorong penerimaan pajak dan pelacakan kejahatan keuangan dengan mengintip semua transaksi,” ucap Bhima.
Bank Indonesia diminta fokus memonitor transaksi dari pedagang yang melakukan jual beli barang dan jasa melalui internet. Meski fungsi teknologi ini dirancang mengonsolidasikan informasi keuangan individu mulai dari rekening bank hingga dompet digital (e-wallet).
“Seharusnya kan fokus saja pada rekening atau e-wallet dari penjual di ecommerce, jangan si pembeli ikut diintip juga data digitalnya,” ucap Bhima.
“Toh, selama ini integrasi antara rekening bank dengan data perpajakan sudah berjalan,” tambahnya.
Mengenai uji coba Payment ID, bahwa sistem tersebut bisa mengungkap data keuangan tersembunyi yang dapat membahayakan keakuratan penyaluran bansos, seharusnya hal tersebut menjadi ranah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Itu tugas PPATK,” jelas Bhima.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono mengatakan, sistem Payment ID batal diluncurkan bulan ini atau bertepatan dengan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
“Sampai hari ini, belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, ya piloting, begitu ya,” ucap Dicky terpisah di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Sistem tersebut akan diuji-cobakan bersama pemerintah pada September 2025, terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai.
“Ada rencana di-launching (bansos) di Banyuwangi. Itu yang kita bantu uji-coba. Ya, sekadar melakukan identifikasi apa yang selama ini BI punya,” imbuh Dicky. (dan)
