INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan tahapan penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 melakukan berbagai pembaruan. Salah satunya dengan menilai fisibilitas inovasi untuk diterapkan secara nasional serta melibatkan masyarakat dalam proses penilaian inovasi.
Dia berharap KIPP tahun 2025 dapat menjadi ajang berbagi inspirasi dan mendorong kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam mempercepat transformasi pelayanan publik.
“Keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Rini dalam keterangan, Sabtu (2/8/2025).
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menambahkan, pelibatan masyarakat dalam tahapan penilaian KIPP 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan inovasi.
“Pendekatan penilaian yang lebih partisipatif dan inklusif ini bisa menjaring penilaian masyarakat untuk memperkuat inovasi pelayanan publik terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas,” tuturnya.
Otok menjelaskan, pembaruan penilaian dengan pendekatan lebih partisipatif dan inklusif ini diharapkan dapat membuat inovasi para finalis tidak hanya unggul dari sisi teknis. Namun, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan dan mitigasi bencana.
Untuk diketahui, KIPP 2025 dimulai sejak Maret. Sebanyak 3.051 proposal inovasi pelayanan publik dari 349 instansi pemerintah telah didaftarkan. Proposal inovasi yang sudah didaftarkan dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang berlatarbelakang akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.
Sebelumnya, kompetisi inovasi pelayanan publik kini memasuki tahapan penilaian fisibilitas oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat. Terdapat 273 proposal inovasi pada lingkup kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan sebagai finalis dan akan dinilai.
Selanjutnya, 273 inovasi tersebut dikaji kembali dan ditetapkan Menteri PANRB sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, dan akan memasuki penilaian fisibilitas potensi inovasi diterapkan secara nasional dan penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat. (nas)
