INDOPOSCO.ID – Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta menilai, pelibatan aparat militer dalam pengamanan kawasan operasi tambang PT Freeport Indonesia (FI), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengingat wilayah PT Freeport Indonesia merupakan salah satu objek vital nasional di Indonesia. Perusahaan tersebut dianggap memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, baik dari segi pendapatan negara maupun ketersediaan lapangan kerja.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, objek vital nasional merupakan kawasan, lokasi, bangunan atau usaha yang memiliki kepentingan strategis bagi negara. Serta menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber pendapatan negara.
“Freeport adalah obyek vital nasional, jadi ada mekanisme pengamanannya yang dalam Undang-Undang diperbolehkan melibatkan TNI,” kata Stanislaus Riyanta kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
TNI berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua, termasuk wilayah operasi PT Freeport, untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jadi, secara legal keberadaan TNI di Freeport itu sesuai dengan ketentuan tugas pokok TNI dalam operasi militer, selain perang salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” ucap Stanislaus.
Sementara mengenai dampak pengaman oleh TNI itu, tentu harus disikapi secara lebih jernih. Ia lantas menanyakan siap yang memiliki anggapan bahwa keberadaan TNI menimbulkan gejolak politik.
“Siapa yang punya anggapan ini? Apakah ada pihak-pihak yang terganggu dengan keberadaan TNI? Ini harus didalami lagi untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya,” ucap Stanislaus.
“Tapi, di sisi lain tentu kelompok-kelompok yang menjadi aktor ancaman akan terganggu dengan keberadaan TNI di sana,” tambahnya.
Wilayah Grasberg, yang merupakan wilayah tambang dioperasikan PT Freeport Indonesia itu menjadi pusat ketegangan politik melibatkan konflik antara kepentingan keamanan dan hak-hak masyarakat adat.
Konflik itu berakar pada eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, yang berdampak pada masyarakat adat. Bahkan dalam sejarahnya wilayah tambang itu diwarnai kontroversi, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. (dan)
