INDOPOSCO.ID – Setara Institute meminta, Kepolisian Indonesia (Polri) lebih mengutamakan implementasi hukum pada sektor pangan, bukan turun ke ladang jika pemerintah mengagendakan percepatan swasembada pangan. Termasuk harus memberantas kartel pangan.
Korps Bhayangkara dinilai responsif dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, namun keterlibatan dan dukungannya diharapkan tetap berada pada lingkup tugas utamanya.
“Polri akan lebih baik memastikan penegakan hukum, dibanding terlibat langsung dalam penanaman jagung dan padi,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Maka perwujudan Polri dalam program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mesti menangani persoalan yang merintangi swasembada pangan.
“Jadi dukungan Asta CIta Polri lebih fokus pada aspek-aspek hukum, yang menghambat pencapaian obsesi kemandirian pangan dan ketahanan energi,” ujar Ismail Hasani.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pencapaian positif panen jagung hingga kuartal II tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. Itu merupakan bagian program swasembada pangan nasional dicanangkan pemerintah.
“Hingga Juni 2025, Polri berhasil melaksanakan panen raya serentak kuartal pertama dan kedua dengan hasil panen mencapai 2,08 sampai dengan 2,5 juta ton,” tutur Listyo terpisah di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Polri menargetkan penanaman jagung pada kuartal ketiga seluas 750 ribu hektare lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 3 sampai dengan 7,5 juta ton. Sementara kuartal keempat menargetkan lebih banyak lagi.
“Pada kuartal keempat, target penanaman jagung pada 1 juta hektare lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 4 sampai dengan 10 juta ton,” ucap Listyo. (dan)
