INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan respons keras terhadap pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris. Hal ini lantaran legislator Inggris menyinggung soal situasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam forum parlemen internasional.
Respons keras Irine disampaikan dalam agenda ‘Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future’ yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, akhir pekan kemarin waktu setempat.
Konferensi IPU ini merupakan ajang strategis bagi parlemen dunia untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. IPU sendiri merupakan organisasi global parlemen dunia yang mendorong kerja sama dan dialog antar parlemen semua negara.
Mulanya, salah satu anggota parlemen Inggris menyampaikan pandangan kritis terkait situasi HAM di Papua dalam sesi General Debate dengan tema ‘Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust and embracing hope for our common future’.
Pada sesi ini, setiap perwakilan parlemen negara anggota IPU maju ke podium untuk menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi. Legislator Inggris itu lalu meminta agar pemerintah Indonesia membuka akses wilayah Papua kepada dunia internasional yang ia nilai tidak lagi dilakukan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Merespons hal itu, Irine menolak dengan tegas tudingan tersebut. Hal itu disampaikannya saat Indonesia mendapat giliran berbicara.
Irine menyatakan pernyataan anggota parlemen Inggris tidak berdasar dan tidak pantas disampaikan dalam forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar-parlemen. Dengan lantang, ia menyampaikan protes dan keberatan atas sikap parlemen Inggris yang memanfaatkan forum IPU dan menyinggung masalah HAM di Indonesia.
“Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Saya sangat menyesalkan forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami,” tegas Irine di forum IPU, sebagaimana keterangan yang dikutip dari laman DPR RI, Senin (23/6/2025).
“Ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Saya dengan tegas menolak pernyataan Anda,” imbuh Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara itu.
Irine kemudian menjelaskan Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antarumat beragama melalui kebijakan inklusif dan partisipatif, berdasarkan nilai-nilai nasional.
“Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” tutur Irine.
Menurutnya, permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara berdialog, khususnya dalam melindungi hak-hak minoritas. Hal ini, kata Irine, membutuhkan waktu dan proses melalui kebijakan yang inklusif dan komitmen terhadap keadilan.
“Dialog ini memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI tersebut.
“Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan konsistensi dalam keterlibatan, kebijakan yang inklusif, serta komitmen terhadap keadilan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Irine menekankan peran penting parlemen Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas agama serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa.
“Di Indonesia, di mana agama hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal, parlemen kami memainkan peran penting dalam memastikan keberagaman agama dilindungi dan dirayakan,” sebutnya.
Menurut Irine, Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas agama dan mendorong kewarganegaraan yang inklusif di mana hal itu disebut merupakan dasar terciptanya masyarakat yang damai.
“Bahkan sebelum kami membentuk sektor legislatif, kami telah mengesahkan undang-undang (UU) yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi komunitas minoritas dari diskriminasi,” jelasnya.
Irine juga menyoroti perlunya memperkuat kerangka hukum dan kerja sama antaragama di tengah dinamika sosial yang terus berubah.
“Kerangka hukum harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan yang terus berkembang. Dalam kerja sama antaragama, para anggota parlemen secara aktif terlibat dengan pemimpin agama untuk membina dialog dan mencegah perpecahan sektarian,” paparnya.
“Organisasi berbasis agama merupakan mitra kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kohesi sosial, pendidikan, serta kesadaran,” tutup Irine. (dil)
