INDOPOSCO.ID – Dalam kasus tambang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di sana.
Pernyataan tersebut diungkapkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan melalui gawai, Minggu (8/6/2025).
Ia mengatakan, pada tambang Raja Ampat ada kebutuhan ekonomi jangka pendek yang mendorong eksploitasi sumber daya alam. Tetapi di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup untuk peradaban bangsa.
“Dalam tataran praktis, pemerintah harus membuat keputusan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lingkungan hidup,” ungkap Ismail.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama. Seperti mengembangkan pariwisata berkelanjutan, sebab Raja Ampat memiliki potensi pariwisata yang besar.
“Pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah,” katanya.
Ismail juga mengungkapkan, pemerintah harus mengelola SDA secara berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa Raja Ampat dikelola secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup.
“Harus melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat setempat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan SDA di Raja Ampat. Sehingga mereka dapat memiliki peran aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” terangnya.
Pengembangan ekonomi berbasis pada keanekaragaman hayati di Raja Ampat, masih ujar dia, harus dilakukan karena Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa.
“Pemerintah dapat mengembangkan ekonomi yang berbasis pada keanekaragaman hayati, seperti ekowisata dan produk-produk yang berbasis pada keanekaragaman hayati,” ujarnya.
“Pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup,” imbuhnya. (nas)
