INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk mendukung sektor usaha produktif di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Upaya ini diharapkan mampu memastikan pembiayaan pemerintah dapat menjangkau pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
Melalui penyaluran KUR yang lebih optimal dan tepat sasaran, pemerintah berupaya memperkuat daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja.
“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama 27 lembaga penyalur KUR di Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Helvi menjelaskan, hingga 23 Oktober 2026, realisasi KUR nasional mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4,07 juta debitur.
Capaian debitur baru telah mencapai 118 persen dari target, sedangkan penyaluran ke sektor produksi mencapai 66 persen, melampaui target 65 persen. Sementara itu, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyumbang Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen dari total realisasi KUR nasional.
Namun, penyaluran masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen, sedangkan Bali, NTB, dan NTT baru mencapai sekitar 12 persen.
Helvi menilai pemerataan penyaluran perlu mendapat perhatian bersama. Porsi KUR sektor produksi di regional tersebut baru mencapai 61,1 persen, masih di bawah target, sementara realisasi debitur yang naik kelas atau graduasi baru mencapai 64 persen dari target.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian UMKM akan meningkatkan kesiapan pengusaha UMKM mengakses pembiayaan melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, dan peningkatan literasi pembiayaan.
“Kami mengimbau lembaga penyalur KUR untuk terlibat aktif dalam program Kementerian UMKM, seperti Festival UMKM, Kumitra, hingga Bursa Wirausaha, yang turut memfasilitasi sertifikasi dan pendaftaran NIB,” jelas Helvi.
Kementerian UMKM juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengidentifikasi dan mengunggah calon debitur potensial ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sekaligus mengintegrasikan program daerah dengan perluasan akses pembiayaan.
Koordinasi antara kementerian, dinas terkait, pemerintah daerah, dan perbankan akan ditingkatkan untuk memetakan potensi industri daerah agar penyaluran KUR semakin tepat sasaran.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengunggah calon debitur potensial ke SIKP dengan mengintegrasikan program atau kegiatan daerah untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya KUR,” tutur Helvi.
Helvi menekankan perluasan akses pembiayaan UMKM bukan semata-mata mengenai penyaluran kredit, melainkan juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan upaya mewujudkan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengapresiasi penyelenggaraan Rakor Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa Bank Jatim terus meningkatkan peran aktifnya dalam mengusulkan calon penerima KUR agar pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak pengusaha UMKM.
“Harapannya, penyelenggaraan KUR bisa lebih terbuka lagi. Kita ingin mencari terobosan agar sektor produktif bisa meningkat,” tambah Emil. (her)
