INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan, meski masih ada tantangan besar yang masih dihadapi, yakni soal keterlambatan visa dan distribusi kartu nusuk
Diketahui Nusuk adalah sebuah dokumen digital yang menjadi syarat resmi akses jemaah ke berbagai lokasi ibadah, terutama di Mekah dan Madinah.
“Dari 221.639 jemaah Indonesia, masih ada sekitar 8.938 yang belum menerima kartu nusuk. Ini terus kami pantau. Jumlah ini sudah turun drastis dari sebelumnya,” kata Adies saat meninjau pelaksanaan haji 2025 di Madinah, Arab Saudi, sebagaimana dikutip dari laman DPR, Minggu (1/6/2025).
Dirinya menjelaskan, keterlambatan visa menyebabkan sebagian jemaah tertunda keberangkatannya. Perlu diketahui, tahun ini, Pemerintah Arab Saudi menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap calon jemaah dari seluruh dunia.
Bagi Adies, upaya ini juga perlu dipandang dari sisi positif untuk mencegah keberangkatan jemaah tanpa visa resmi yang kerap bekerja sama dengan pekerja migran atau pihak tidak resmi.
“Ada yang akhirnya terpisah dari kelompok terbang, bahkan dari pasangan. Ini harus jadi perhatian bersama. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, akan terus bekerja keras agar seluruh jemaah bisa mendapatkan kartu nusuk tepat waktu. Jangan sampai ada yang berangkat tapi tidak bisa menjalankan ibadah,” ujarnya.
Meski begitu, adanya upaya perbaikan dalam aspek layanan jemaah yang signifikan dengan penerapan sistem syarikah yang baru diterapkan oleh Arab Saudi harus diapresiasi.
Berdasarkan informasi yang diterima, sistem ini dinilai mampu meningkatkan standar pelayanan haji, khususnya bagi jemaah Indonesia.
“Ini tahun pertama kita menggunakan delapan syarikah. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan mengenai makanan maupun akomodasi. Delapan syarikah ini berlomba-lomba memberikan layanan terbaik. Ini membuat pengawasan dan evaluasi ke depan menjadi lebih mudah dan terukur,” ujar Adies.
Sebagai informasi, syarikah merupakan perusahaan penyedia layanan yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menangani berbagai aspek kebutuhan jemaah haji dari seluruh dunia. Mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga logistik selama puncak haji seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Pada musim haji tahun 2025 ini, Arab Saudi menerapkan sistem multi-syarikah, di mana setiap negara pengirim jemaah tidak hanya terikat pada satu perusahaan penyedia layanan, tetapi bekerja sama dengan beberapa syarikah sekaligus.
Indonesia, misalnya, dilayani oleh delapan syarikah berbeda. Langkah ini diambil untuk mendorong adanya kompetisi layanan, sehingga masing-masing syarikah terpacu untuk memberikan kualitas terbaik.
Imbasnya, jemaah haji pun mendapatkan layanan yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya yang cenderung monopoli. Menilai perubahan sistem tersebut, ia menuturkan, implementasi kebijakan sistem syarikah terbaru ini mulai menunjukkan hasil.
Tidak hanya layanan makanan dan akomodasi yang membaik, namun juga pengelolaan pondokan hingga fasilitas di lokasi puncak haji juga mulai tertata. “Nanti kita akan lihat juga seperti apa fasilitas di Arafah dan Mina. Tapi paling tidak, dari pengalaman sejauh ini, kami jarang menerima keluhan dari jemaah,” katanya.
Di sisi lain, menurutnya, sistem ini berpotensi menjadi standar baru yang memungkinkan proses pengawasan dan penilaian dilakukan secara objektif. “Kalau pelayanan satu syarikah buruk, bisa langsung terlihat dan menjadi bahan evaluasi. Sistem kompetisi sehat ini yang membuat kualitas layanan naik,” ungkap Adies.
Lebih lanjut, dengan penerapan sistem syarikah dan pengawasan yang lebih ketat, Politisi Fraksi Partai Golkar iin menyatakan optimistis bahwa pelaksanaan haji ke depan akan semakin baik, transparan, dan profesional. Pun, dirinya bersama dengan rombongan Timwas Haji DPR RI akan aktif mengawasi proses ini supaya berjalan lancar.
“Kami pastikan negara hadir untuk menjamin jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan aman,” pungkas Adies. (dil)
