INDOPOSCO.ID – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki peranan krusial dalam strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat berkarakter dan berkebudayaan maju melalui kearsipan yang transformatif.
Namun, ANRI masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi digital di seluruh wilayah, ketidakterpaduan proses bisnis kearsipan, masih diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kearsipan, kebutuhan integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia, serta dukungan regulasi dan keamanan sistem.
Untuk mendukung hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (22/5/2025), menyampaikan enam rekomendasi yang dapat menjadi arah strategis ANRI ke depan.
“Pertama yakni penyusunan proses bisnis kearsipan secara nasional dan terintegrasi, baik antarunit organisasi ataupun nasional dengan instansi lain. Jadi bagaimana setiap langkah-langkah yang dilakukan didalam kearsipan itu bisa lebih terintegrasi,” ujarnya.
Rekomendasi selanjutnya yaitu peningkatan peran ANRI dalam tata kelola kearsipan secara nasional melalui transformasi dan penguatan kapasitas organisasi kearsipan. Kemudian, peningkatan kualitas dan kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis agar dapat menjadi talenta digital yang terus relevan dengan perkembangan.
Keempat yaitu penguatan peran lembaga kearsipan baik pada pemerintah daerah maupun pusat. Lebih jauh juga disampaikan, penguatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) juga menjadi salah satu yang disarankan sebagai sistem Arsip berbagi pakai untuk memastikan keamanan dan kemudahan akses.
Terakhir, Rini merekomendasikan untuk dilakukan pengembangan sistem pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan arsip.
“Kementerian PANRB juga terus berkomitmen memberikan dukungan maksimal untuk mewujudkan reformasi berkelanjutan di lingkungan ANRI melalui penataan kelembagaan dan proses bisnis yang agile, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP, serta dukungan arsitektur Pemerintah Digital pada SIKN,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rini mengatakan ANRI juga memiliki kontribusi penting dalam Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 dan berbagai Program Prioritas Presiden. ANRI berperan mendukung Reformasi Birokrasi Tematik melalui penguatan tata kelola arsip untuk mendukung berbagai target Presiden.
Terkait Reformasi Birokrasi, Rini juga mengapresiasi beberapa capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih ANRI. Dikatakan, dari beberapa indikator yang dilakukan pengukuran, capaian ANRI secara umum sudah sangat baik.
Selain itu, Menteri PANRB juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif ANRI dalam pelestarian arsip melalui program Memory of the World, Memori Kolektif Bangsa, dan Repatriasi Khazanah Arsip.
Sekadar diketahui, berdasarkan Undang-Undang No. 43/2009 tentang Kearsipan, ANRI berwenang untuk SIKN. SIKN dengan didalamnya aplikasi Srikandi merupakan sistem kearsipan nasional untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan terpadu.
“Implementasi sistem ini memperkuat pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta mendorong integrasi teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung perwujudan Memori Kolektif Bangsa dalam pemerintahan digital,” jelas Rini.
Dalam kesempatan itu, Kepala ANRI Mego Pinandito meminta agar arsip tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah tata kelola naskah yang hanya ditumpuk, dirapikan, dan disimpan tetapi bisa digali kembali value, dan informasi yang terdapat didalam arsip tersebut untuk kemudian digunakan dan dimanfaatkan didalam percepatan pembangunan nasional.
Dalam rapat koordinasi yang mengusung tema “Prakarsa Mahardika Ekositem Kearsipan Digital untuk Pemerintahan Berdayaguna, Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Budaya Bangsa” tersebut juga turut diberikan Anugerah Memori Kolektif Bangsa, penghargaan Arsiparis Teladan Nasional 2025; serta penyampaian hasil pengawasan kearsipan.
Mego juga mengajak para peserta rakor untuk mengembangkan dukungan terhadap sarana dan prasarana digital yang nantinya menjadi persyaratan dasar dalam mengembangkan pemerintah digital yang akan datang.
“Oleh karena itu tentunya kami sangat berharap dukungan dari Bapak/Ibu pimpinan kementerian/lembaga, serta pimpinan daerah yang hadir, serta seluruh pimpinan di unit-unit terkait untuk dapat memberikan dukungan terhadap implementasi dari berbagai hal yang ada, dan dipersyaratkan didalam sistem kearsipan nasional,” pungkasnya. (dan)
