INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga koordinatir pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya (JB) meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lebak agar mengevaluasi kinerja 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Penkab Labak.
Jayabaya yang akrab disapa JB menilai, kinerja 4 kepala OPD tersebut sangat mengecewakan dan hanya mementingkan keuntungan pribadi saja.
“Masih banyak pegawai yang layak, buat apa jika tidak mau mendukung arah kebijakan pimpinan,” kata JB, dalam sambutannya pada acara gerakan tanam padi sawah serentak bersama Bupati Lebak di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Selasa (27/5/2025).
Mantan Bupati Lebak 2 periode yang juga ayah kandung Bupati Lebak tersebut menyebutkan, 4 kepala OPD yang layak dievaluasi adalah, Kepala Dinas Perizinan Yadi Basari, Kepala Bapelitbangda Yosep M Kholis dan Kepala Disperindag Orok Sukmana, serta Kepala Dindik Lebak Hari Setiono.
Untuk Kepala dinas perizinan, Yadi Basyari, dia tidak layak karena tidak mendukung program pemerintah pusat dan menghambat orang yang akan berinvestasi di Lebak.
“Sehingga perizinan yang mereka tempuh sudah 2 tahun tidak selesai,” ungkap JB.
Sementara untuk kepala Bapelitbangda, Sodara Yosep tanpa ada koordinasi telah memindahkan lokasi pembanguan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) terpadu yang awalnya di kecamatan Cileles, pindah ke TPS terakhir Dengung.
“Itu salah satu kebijakan yang mereka lakukan, belum ada hal lain yang menyangkut anggaran dan usaha pribadi yang dimiliki Yosep yaitu, usaha percetakan yang sengaja setiap OPD dianggarkan untuk percetakan agar ke perusahaan miliknya,” tuding JB.
Untuk Kepala Disperindag, Orok Sukmana tidak layak dan tidak mampu menangani pasar, sehingga banyak gejolak dan aduan kepadanya.
“Salah satunya pemasangan gate parking di pasar Sampay hingga membuat pasar jadi sepi pengunjung,” tuturnya.
Dinas Pendidikan, kata JB, Kepala dinasnya sudah sangat layak diganti, karena berbagai masalah timbul dan tidak pernah kondusif. Bahkan, saat ini sedang dalam audit BPK dan KPK.
“Kami minta 4 orang ini sudah jangan dipakai lagi, masih banyak pegawai yang layak memimpin di 4 OPD tersebut, dan mereka layak berada di staf ahli bupati saja,” tandas JB. (yas)
