INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih agar jumlah desa yang melaksanakan agenda musyawarah desa khusus (musdesus) terus bertambah signifikan setiap harinya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mengejar target 80 ribu unit Kopdes/Kel Merah Putih terbentuk pada Juli 2025.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan, hingga 23 Mei 2025 jumlah desa yang telah menggelar musdesus untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mencapai 40 ribu desa, atau 50 persen dari target nasional. Selanjutnya Kemenkop mendorong peran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif dengan membentuk Satgas di tingkat daerah/ wilayah sesuai Keputusan Presiden (Kepres) No 9 Tahun 2025.
Meski Satgas sudah ada di tingkat nasional, namun untuk mengejar target Kopdes/ Kel Merah Putih dengan sisa waktu yang semakin sempit dibutuhkan Satgas turunan di tingkat wilayah. Dengan begitu diharapkan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera terbentuk secara kelembagaan sebelum diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025 mendatang.
“Pembentukan Satgas provinsi dan kabupaten/ kota kita bisa ditargetkan minggu depan selesai dan itu bisa dikombinasikan dengan baik antar dinas sehingga dapat mengejar target yang masih separuh,” kata Wamenkop Ferry dalam Rapat Koordinasi Terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Turut hadir dalam Rakortas tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wiratmojo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Dalam laporannya, Wamenkop menyatakan, Provinsi Lampung mencatat capaian tertinggi pembentukan koperasi melalui musdesus yakni sebesar 98,64 persen dari jumlah desa yang ada. Disusul Jawa Tengah sebesar 88,32 persen dan Jawa Barat 74,70 persen.
Sementara itu, capaian terendah tercatat di Papua Pegunungan (0,04 persen, 1 desa), Papua (0,39 persen, 4 desa), dan Papua Barat (0,62 persen, 6 desa).
Ferry menyatakan pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah ini dengan mengoptimalkan peran Satgas Wilayah melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan tokoh adat serta pemda setempat.
“Wilayah-wilayah yang masih tertinggal akan kita dorong lebih masif, baik lewat pelatihan, pendampingan, maupun sinergi dengan pemda dan tokoh adat setempat,” kata dia.
Wamenkop mengakui percepatan pembentukan musdesus ini dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Antara lain gap antara pelaksanaan musdesus dan penerbitan akta notaris serta masih adanya daerah yang belum membentuk Satgas percepatan di tingkat daerah/wilayah.
Masalah lainnya adalah belum adanya kesepakatan pembiayaan penerbitan akta notaris antara pemerintah desa dan daerah, serta pemanfaatan data dashboard nasional Kopdes/Kel yang belum optimal.
“Kami berharap wilayah (pemda) aktif menyampaikan kendala di lapangan agar dapat diformulasikan solusi bersama agar dapat segera dilakukan percepatan,” jelas Ferry. (srv)
