INDOPOSCO.ID – Ketidakpastian geopolitik global kian menekan rantai pasok energi dunia. Di tengah disrupsi kawasan dan kompetisi investasi yang makin ketat, Indonesia menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas strategis yang menuntut kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri hulu migas.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam sesi Leadership Roundtable Talk (LRT) pada rangkaian konvensi dan pameran tahunan Indonesian Petroleum Association yang ke-50, atau yang dikenal sebagai IPA Convex. Forum ini mempertemukan pejabat pemerintah, pimpinan industri, dan pakar energi untuk merumuskan arah kebijakan dalam menjaga pasokan energi nasional di tengah dinamika global.
Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir, antara lain Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, President & Group CEO PETRONAS Tengku Muhammad Taufik, serta Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro.
Forum LRT menekankan bahwa ketahanan energi kini tak bisa dilepaskan dari aspek pendanaan. Negara perlu melakukan diversifikasi sumber pasokan dan memperkuat kolaborasi regional lintas sektor energi guna meningkatkan resiliensi. Pada saat yang sama, Indonesia dituntut tetap kompetitif dalam menarik investasi hulu migas di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan disiplin alokasi modal global.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan strategis: kontraktor tidak diperkenankan mengekspor minyak mentah bagiannya, demi memastikan kebutuhan domestik terpenuhi. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan ketergantungan impor sekaligus menjaga stabilitas energi nasional.
Sebagai representasi pelaku usaha hulu migas, IPA menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut dengan catatan implementasi yang adil bagi para pihak dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).
Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, mengatakan kebijakan ini tidak merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Kebijakan tersebut tidak akan merugikan KKKS karena dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss. Perusahaan yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor tetap mendapatkan kepastian penjualan, di mana minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga setara,” ujarnya.
IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi agar pengalihan lifting dari pasar ekspor ke domestik berjalan mulus tanpa mengganggu operasional produksi di lapangan.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan tetap menjaga daya tarik investasi.
“Forum ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga daya tarik investasi sektor hulu migas Indonesia di tengah dinamika global,” tutup Marjolijn. (rmn)
