INDOPOSCO.ID – Pengamat kebijakan publik, Zaki Mubarak, menilai pelantikan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta perlu segera dilakukan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program-program strategis yang telah dirancang agar dapat berjalan secara optimal dan terukur.
“Jabatan Plt (Pelaksana tugas) memiliki keterbatasan kewenangan, karena umumnya hanya melanjutkan kebijakan umum tanpa mampu membuat keputusan strategis,” kata Zaki, kepada INDOPOSCO, Sabtu (24/5/2025).
Menurutnya, hal itu terkait kebutuhan mendasar warga Jakarta dapat ditangani secara cepat dan optimal melalui tata kelola birokrasi yang akuntabel
“Jangan sampai program untuk warga tidak berjalan optimal,” ujar Zaki.
Ia menegaskan Gubernur Jakarta bersama Wakil Gubernur harus bergerak lebih progresif dalam mengisi kekosongan jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara definitif.
Kekosongan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat SKPD merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika SKPD tidak berjalan optimal, maka pelayanan kepada masyarakat pun turut terdampak.
“Komitmen reformasi birokrasi yang menjadi janji politik Gubernur Pramono harus segera diwujudkan dalam langkah nyata dan terukur,” jelas Zaki.
Sekadar informasi, hingga kini, posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Penundaan pelantikan terjadi karena belum turunnya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Sesuai regulasi, promosi pejabat eselon hanya dapat dilakukan pada periode 1 April atau 1 Juni, sehingga keduanya harus menunggu hingga tenggat tersebut,” Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, belum lama ini. (fer)
