INDOPOSCO.ID – Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus meningkatkan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih melalui gawai, Rabu (21/5/2025).
Desakan tersebut muncul menyusul laporan kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) di Arab Saudi. Ada 9 kasus dan 2 kematian tercatat antara 1 Maret hingga 21 April 2025, yang sebagian besar terpusat di Riyadh.
Ia mengatakan, menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar dan amanah Allah yang harus dijaga oleh setiap jemaah. Ia memberikan imbauan khusus bagi jemaah haji, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.
“Bagi jemaah yang belum berangkat, pastikan kondisi kesehatan prima sebelum keberangkatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan lengkap, lengkapi imunisasi, serta perbanyak istirahat dan konsumsi makanan bergizi,” katanya.
Sementara itu, untuk jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, Fikri menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan disiplin diri dalam menjaga kebersihan.
“Sering-seringlah mencuci tangan, gunakan masker di area keramaian seperti Masjidil Haram dan Nabawi, serta hindari kontak langsung dengan orang yang sakit dan hewan ternak, terutama unta,” ujarnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan agar jemaah segera melapor kepada petugas kesehatan kloter atau sektor jika merasa kurang sehat.
Fikri juga menyoroti perlunya pengetatan pengawasan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah di Saudi. Ini mencakup ketersediaan tenaga medis yang memadai, obat-obatan, dan fasilitas penanganan jika ada jemaah yang sakit.
“Skrining kesehatan jemaah perlu diperketat, baik saat di asrama haji maupun setibanya di Saudi, serta memperkuat tim gerak cepat di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada jemaah mengenai gejala MERS-CoV, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan spesifik harus digencarkan melalui berbagai kanal.
“Kemenag dan Kemenkes harus memiliki rencana darurat atau langkah mitigasi yang jelas dan siap dijalankan, jika ditemukan kasus suspek atau konfirmasi di kalangan jemaah haji Indonesia,” katanya. (nas)
