INDOPOSCO.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh semata-mata berorientasi pada fisik, melainkan harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan dan keberlanjutan.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana kita memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas yang adil,” ujar Sultan saat membuka lokakarya “Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities” di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (14/5/2025).
Lokakarya itu menandai dimulainya fase kedua program “UK PACT” (United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions) yang mendukung pembangunan kota-kota di Indonesia agar lebih inklusif dan rendah karbon.
“Yogyakarta dengan kekhasan budayanya dan perannya sebagai simpul konektivitas kawasan selatan Jawa, menyambut hangat kolaborasi lintas pihak,” ujar Sultan.
Pada fase pertama, UK PACT telah menghasilkan Model Terpadu Pengembangan Kawasan dan Transportasi (ITD) yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan kota.
Model itu mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan melalui pendekatan lintas sektor, termasuk land value capture, perencanaan spasial, dan pembiayaan alternatif.
Menurut Sri Sultan, model tersebut menjadi fondasi penting, khususnya bagi kota-kota sekunder yang kerap tertinggal dalam akses fiskal dan kelembagaan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang kontekstual terhadap lokalitas.
Fase kedua UK PACT akan lebih berfokus pada eksplorasi pembiayaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan skema konvensional.
“Forum ini bukan sekadar ruang berbagi pengetahuan, melainkan juga tempat membangun kesepahaman lintas aktor dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif,” tutur dia.
Menurut Sultan, pembangunan harus melibatkan masyarakat sejak dari level desa.
Dalam kesempatan itu, Raja Keraton Yogyakarta itu juga menegaskan komitmen Pemda DIY dalam memperkuat “Kalurahan Mandiri Budaya” sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Kami ingin desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes sangat penting untuk menciptakan demokratisasi pembangunan,” ujar dia.
Dia berharap kolaborasi lintas pihak termasuk Techne Praxis International dan FCDO dalam program UK PACT dapat menciptakan kota yang tidak hanya terhubung secara fisik, tetapi juga bermakna secara budaya dan spiritual, menghormati alam serta menjunjung martabat manusia.
Managing Director Techne Praxis International Puspita Galih Resi menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan rendah karbon di DIY.
Sejak 2022, pihaknya telah mendorong integrasi sistem mobilitas perkotaan dengan pembiayaan infrastruktur inovatif.
Puspita juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya lokal dalam perencanaan kota, sejalan dengan filosofi Jawa “Hamemayu Hayuning Bawono”. (dam)
