INDOPOSCO.ID – Potensi biomassa Indonesia yang mencapai 83,4 juta ton per tahun menjadi peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru. Melihat peluang tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus mengakselerasi pengembangan ekosistem bioenergi melalui penguatan rantai pasok dan diversifikasi produk berbasis sumber daya domestik.
Strategi tersebut dipaparkan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam Biomass, Biochar, Biogas & SAF Asia Summit 2026 – Indonesia Focus di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, pengembang proyek, penyedia teknologi, investor, hingga offtaker untuk membahas peluang pengembangan biomassa, biochar, biogas, biomethane, serta Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Dalam kesempatan tersebut, Hokkop menjelaskan bahwa PLN EPI tidak hanya mengoptimalkan biomassa untuk program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), tetapi juga mulai memperluas pemanfaatannya menjadi produk bernilai tambah seperti *biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas* (CBG), hingga biohidrogen.
Langkah diversifikasi ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus membuka peluang bisnis baru dalam industri energi nasional.
“Indonesia memiliki potensi dan kebutuhan bioenergi yang besar. Karena itu, kita perlu memperluas kolaborasi untuk mengembangkan fasilitas produksi dan membangun ekosistem yang mampu menyalurkan biomassa kepada pembangkit. Bahkan, ketika kebutuhan pasar belum tersedia, kita juga memiliki peluang untuk menciptakan kebutuhan tersebut,” ujar Hokkop.
Berdasarkan pemetaan PLN EPI, potensi biomassa nasional berasal dari berbagai sumber, mulai dari residu kelapa sawit, limbah kayu, sekam padi, residu pertanian, hingga limbah agroindustri. Sumatra menjadi wilayah dengan potensi terbesar, mencapai 42,8 juta ton per tahun, disusul Kalimantan sebesar 18,9 juta ton dan Jawa 13,1 juta ton. Sementara itu, potensi lainnya tersebar di Sulawesi, Papua dan Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara.
Meski melimpah, pemanfaatan biomassa membutuhkan dukungan infrastruktur, teknologi, serta rantai pasok yang efisien. Kedekatan sumber bahan baku dengan lokasi pengguna menjadi salah satu faktor penentu agar biaya logistik tetap kompetitif dan pasokan terjaga.
“Pemanfaatan biomassa sangat bergantung pada sumber bahan bakunya. Kalau sumbernya semakin jauh dari pembangkit, tentu biaya pengirimannya akan semakin besar. Karena itu, kita perlu melihat potensi di sekitar pembangkit dan memastikan rantai pasoknya bisa berjalan secara ekonomis,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN EPI mengembangkan sistem rantai pasok berjenjang melalui fasilitas sub-hub, hub, dan main hub. Infrastruktur ini berfungsi mendukung pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengendalian kualitas, hingga distribusi biomassa ke pembangkit dan pengguna industri.
Selain itu, digitalisasi turut dikembangkan guna meningkatkan transparansi, keterlacakan, serta efisiensi operasional di sepanjang rantai pasok.
Hingga Juli 2026, program cofiring biomassa PLN Group telah menjangkau 52 PLTU. Program ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara secara bertahap melalui substitusi sebagian bahan bakar dengan biomassa, sekaligus mendukung penurunan emisi sektor ketenagalistrikan.
Di luar program cofiring, PLN EPI juga menjajaki potensi pengembangan produk bioenergi lainnya. Pemanfaatan biomassa menjadi syngas, CBG, biochar, hingga biohidrogen dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi bahan baku sekaligus memperluas penggunaannya di berbagai sektor, termasuk industri dan pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF.
Salah satu produk yang mulai dikembangkan adalah CBG sebagai alternatif bahan bakar gas. Pengembangannya mengandalkan ketersediaan bahan baku organik di sekitar lokasi pengguna dengan mempertimbangkan aspek teknologi, distribusi, dan keekonomian.
“Untuk CBG, kita sudah membuktikan bahwa dengan mekanisme tertentu, biayanya bisa kompetitif dibandingkan CNG. Namun, sumber bahan baku harus dekat dan teknologi pengirimannya juga perlu diperhitungkan. Dengan mekanisme yang tepat, kita masih bisa menekan biaya agar mampu bersaing dengan sumber energi fosil,” tutur Hokkop.
Lebih dari sekadar menghasilkan energi, pengembangan bioenergi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat. Koperasi, petani, badan usaha milik desa (BUMDes), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengambil peran dalam penyediaan bahan baku, pengumpulan residu, pengolahan, hingga distribusi biomassa.
Keterlibatan pelaku ekonomi lokal tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya di daerah.
“PLN EPI memandang kolaborasi lintas sektor sebagai kunci untuk mengakselerasi industri bioenergi nasional. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, penyedia teknologi, investor, masyarakat, hingga pengguna akhir diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, kesiapan teknologi, kepastian pasar, dan keekonomian proyek dapat tumbuh dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui penguatan rantai pasok, diversifikasi produk, dan kolaborasi lintas sektor, PLN EPI mendorong biomassa menjadi lebih dari sekadar limbah atau residu. Potensi tersebut diharapkan bertransformasi menjadi sumber energi alternatif, penggerak ekonomi daerah, sekaligus bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju ketahanan energi dan transisi energi rendah karbon. (her)
