INDOPOSCO.ID – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak akan efektif jika masih dijalankan secara parsial dan sektoral.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Progres Penanganan Pasca Bencana dan Capaian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2024 di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Rabu (16/4/2025).
“Tanpa ekosistem yang kuat, kita tidak akan bisa mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Kita harus bergerak bersama, membangun sistem yang saling mendukung antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa,” ujar Lilik.
Deputi Lilik menambahkan bahwa kehadiran negara dalam penanganan bencana harus nyata dan dirasakan sejak fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Menurutnya, setiap unsur memiliki peran dalam membentuk ketangguhan bencana nasional.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat bencana terjadi, tapi juga dalam membangun kesiapsiagaan dan mendampingi masyarakat sampai benar-benar pulih. Isu bencana harus menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lilik menyerukan perlunya perubahan pendekatan dari kerja yang berbasis ego sektoral menjadi kerja kolaboratif. Dia juga memaparkan prinsip dasar pemulihan pascabencana, yaitu mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan Build Back Better menjadi acuan utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pengalokasian minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk program pengurangan risiko bencana.
“Ini saatnya kita keluar dari pola ego-sistem yang sempit, menuju ekosistem yang solid dan inklusif. Karena bencana adalah urusan bersama, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tandasnya.
Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang akan berperan dalam mengawal keterpaduan program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pemulihan pascabencana.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian PPPA, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, BNPB, BPKP, BASARNAS, BMKG, BAZNAS, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. (ney)
