INDOPOSCO.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. Tujuan rakor untuk menyatukan visi dan frekuensi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal lainnya. Rakor digelar di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Senin (14/4/2025) siang.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Herman Deru mengungkapkan 55 hari sudah sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Cik Ujang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Seharusnya, lanjutnya, rakor digelar dengan melibatkan instansi vertikal adalah mitra Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Hari ini kita berkumpul untuk menyamakan frekuensi. Dalam kapasitas kita sebagai anatomi (susunan tubuh) dalam menjalankan pemerintahan di Sumsel. Menyatukan visi misi kita, yakni Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” kata Herman.
Ia menjelaskan secara struktural Pemerintah Republik Indonesia paling atas adalah Presiden, kemudian diikuti Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pemerintahan daerah. Kemudian di bawahnya lagi ada Kementerian/Lembaga, dan selanjutnya Gubernur yang mempunyai dua peran (tugas) pokok yakni sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bertugas mengkoordinasikan, membina dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
“Jika dilihat dari struktur tersebut, apapun yang menjadi persoalan teritorial dalam wilayah Sumsel menjadi tanggung jawab Gubernur,” jelas Herman.
Dia mengatakan, sejak reformasi 1998 lalu nomenklatur Kementerian selalu berganti-ganti setiap 5 tahun, sehingga mengakibatkan mitra kerjanya pun berganti. Menurut Herman, ini bukan sebuah masalah, hanya saja harus ada jembatan informasi yang jelas tentang kemitraannya.
Herman juga menjelaskan, dia sepakat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
“Saya minta agar perkantoran baik OPD maupun instansi vertikal untuk tidak meninggalkan simbol-simbol budaya Sumsel, karena ini sudah ada Perdanya. Seperti tanjak dan seragam yang menonjolkan motif kain khas Sumsel,” tegasnya.
Selain itu, guna menyatukan visi dan menyamakan frekuensi, Herman menginginkan agar ada laporan rutin dari instansi vertikal yang sifatnya bukan internal (rahasia), dan ditembuskan ke Gubernur. Hal ini sebagai langkah bagi Kepala Daerah jika ada permasalahan yang timbul dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.
“Tidak ada lagi ego sektoral. Jangan sekedar menunggu saat diminta laporan,” ujarnya.
Herman menambahkan, berbicara tentang persoalan Sumsel yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun luas wilayahnya tidak sama apalagi potensi yang dimiliki masing-masing daerah juga berbeda, pun permasalahan yang dihadapi juga berbeda.
“Ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang FGD (focus group discussion)-nya sudah ratusan kali diadakan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya, ekosistem menjadi rusak, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pencanangan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,” ucapnya.
Adapun terkait efisiensi, Herman menyebut, dirinya salah satu Gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan.
“Jika ada benturan terkait keuangan, dia meminta BPKP dapat menjembatani hal tersebut,” imbuhnya.
Terkait pengelolaan aset menurut Herman, ada diantaranya yang diserahkan kepada Kementerian, ada juga yang dikelola masyarakat. Namun yang lebih penting lanjut dia, adalah landasan yuridisnya yang harus diperjelas.
“Kemudian ada juga Kementerian yang tidak memiliki Kanwil di Sumsel. Meski demikian hal ini jangan menjadi penghambat,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra melaporkan kegiatan rakor ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui instansi vertikal dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat di daerah.
“Pak Gubernur, saat ini ada 34 instansi vertikal, 27 instansi hadir. Selanjutnya ada 59 Balai Besar, hadir saat ini 20 pimpinan Balai Besar dan OPD ada 52 orang,” terangnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah Sumsel Regina Ariyanti menjelaskan tentang visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Arah pembangunan ada delapan prioritas nasional, 17 program kerja, 8 program quick wins (hasil terbaik cepat) diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 Sumsel yaitu Sumsel Maju Berdaya Saing, mewujudkan masyarakat Sumsel yang cerdas, inovatif, berakhlak. Mewujudkan ketahanan ekonomi, mewujudkan keterkaitan yang kuat antara kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,” paparnya.
Regina menjelaskan, ada 12 program prioritas Sumsel, diantaranya mewujudkan pelabuhan Palembang New Port, mewujudkan 100 ribu Sultan Muda di Sumsel, Sumsel interkoneksi.
“Ini sudah kita lakukan sinergitas sehingga antara pemerintah pusat dan daerah sinkron,” kata dia. (ibs)
