INDOPOSCO.ID – Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Provinsi Jawa Barat menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi, beserta seluruh perangkatnya baik Sekretaris Daerah ataupun Asisten Daerah.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII Singgih Januratmoko menjelaskan Kunker yang filaksanakan pada Kamis (27/3/2025) ini justru untuk kepentingan Provinsi Jawa Barat, dalam rangka menggali masalah-masalah apa yang ada di provinsi ini untuk dapat diperjuangkan di pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan persoalan sosial, kebencanaan, haji, dan perlindungan anak.
“Kita juga sudah membawa kementerian-kementerian yang menjadi mitra Komisi VIII yang fokus pada soal keagamaan, sosial, dan lain-lain. Jadi tidak hanya jadi beban di provinsi saja tapi bisa kita bantu nanti di pusat yang jadi mitra Komisi VIII DPR RI,” kata Singgih, seperti dikutip dari laman DPR RI, Jumat (28/3/2025).
Hal senaa dikatakn anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menilai dengan ketidakhadiran Gubernur dalam kunker ini adalah pembuktian bahwa Komisi VIII DPR RI tidak dianggap penting dan berarti bagi Pemprov Jabar.
Padahal, ucap Maman, peran Komisi VIII DPR RI dalam menyelesaikan persoalan Haji, kebencanaan, sosial, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya merupakan hal yang penting dan sangat berarti juga dekat dengan masyarakat.
“Rapat yang membahas persoalan penting harus direspon oleh gubernur, sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan harus dihadiri. Kalaupun ada agenda sebenernya bisa saja beliau datang dulu di sini untuk bertemu kita, berdiskusi sebentar, setelah itu baru pelantikan untuk eselon II itu,” cetusnya.
“Sekali lagi kami sangat menyayangkan untuk Gubernur Jabar Kang Dedi dan juga wakil gubernur termasuk juga Pak Sekda, mudah-mudahan ini adalah kali terakhir pemerintah Provinsi Jabar membuat komisi VIII DPR RI itu dianggap tidak berarti,” ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Gantina pun merasakan hal yang sama. Menurut Selly, dengan tidak hadirnya perangkat penting Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan ketidakseriusan Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan masyarakatnya.
“Karena biar bagaimanapun juga, Jawa Barat memiliki 50 juta penduduk yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Pusat, dimulai dari urusan kesejahteraan sosial ini dari mulai Kemensos, Kemenag, BNPB, MenPP-PA, BAZNAS, BWI dan tentu saja Jabar sebagai salah satu provinsi yang sangat potensial seharusnya bisa memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Ketidakhadiran ini mencerminkan Gubernur Dedi Mulyadi tidak memiliki keterampilan mendelegasikan atau melibatkan jajaran di bawahnya untuk dapat menghadiri rapat terkait hal-hal strategis di Jawa Barat, sungguh ini sangat disayangkan. (dil)
