INDOPOSCO.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta penghentian segera kekerasan antara pasukan keamanan baru Pemerintah Suriah dan loyalis pemerintah sebelumnya di sepanjang pantai Mediterania, di jantung minoritas Alawite tempat presiden terguling Bashar al Assad berasal.
Pemerintah baru Suriah telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki laporan pembunuhan massal balas dendam terhadap sebuah kelompok minoritas. Bentrokan telah terjadi pada, Kamis (6/3/2025).
Bentrokan kekerasan, yang menurut sebuah kelompok pemantau perang telah menewaskan 1.311 orang, terus berlanjut hingga hari keempat di wilayah pesisir yang dikuasai oleh presiden terguling Bashar al Assad.
Komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk mengatakan, pengumuman otoritas penguasa mengenai niat mereka untuk menghormati hukum, harus diikuti dengan tindakan cepat untuk melindungi warga Suriah.
“Termasuk dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan, untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan dan mencapai akuntabilitas ketika hal ini terjadi,” kata Volker Turk dilansir dari Sky News, Senin (10/3/2025).
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan, bahwa kekerasan yang terjadi di Suriah mengerikan. Kekerasan tersebut berkembang menjadi pembunuhan balas dendam terhadap sekte Alawite Assad.
“Ribuan pendukung bersenjata para pemimpin baru Suriah, dari berbagai penjuru negara itu turun ke daerah-daerah pesisir untuk mendukung pasukan pemerintahan yang baru,” ucap David Lammy.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga ikut menyerukan kepada pihak berwenang Suriah untuk meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut. Ia mengatakan, bahwa AS mendukung agama dan etnis minoritas di negara tersebut.
Sebuah sumber keamanan Suriah mengatakan, bahwa laju pertempuran telah melambat di sekitar kota Latakia, Jabla dan Baniyas, sementara pasukan menggeledah daerah-daerah pegunungan di sekitarnya di mana sekitar 5.000 pemberontak pro-Assad bersembunyi.
Beberapa dari daerah-daerah tersebut diserang dengan peluru artileri dan pesawat tak berawak. Itu berdasar laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). (dan)
