INDOPOSCO.ID – Tak sekadar ingin terus menurunkan biaya haji, Badan Pelaksana Haji (BPH) berupaya ingin turut mengurangi lamanya antrean masa tunggu jemaah yang tiap tahun kian panjang.
Berkaitan dengan hal itu, Kepala Badan BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa strategi untuk mengurangi antrean jemaah tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh RI. Sebab, ini bergantung pada jatah kuota yang diberikan Saudi kepada Indonesia setiap tahunnya.
“Antrean haji ini memang kita tidak bisa melakukan (mengurai antrean, red) sendiri, karena tergantung dengan jatah kuota dari pemerintah Saudi,” ungkapnya kepasa wartawan di Gedung Kemenag RI, Jumat (28/2/2025).
Meski demikian, BP Haji akan melakukan berbagai hal guna mengurangi lamanya antrean agar masyarakat bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji. Salah satunya meng-audit ulang data antrean yang tertera di Siskohat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah antrean haji.
“Antrean itu di Siskohat akan kita audit ulang lagi. Benar nggak angka itu? Karena ada kemungkinan angka itu tidak terlalu benar, ada beberapa hal yang mungkin bisa mengurangi jumlah itu,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menerangkan.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa RI harus melihat visi Arab Saudi tahun 2030. Mereka mencanangkan jumlah jemaah haji mencapai 5 juta orang.
“Mereka mencanangkan haji bisa sampai 5 juta, artinya kan 2 kali lipat dari sekarang. Sehingga kalau itu terlaksana berarti juga kuota kita akan 2 kali lipat,” ungkapnya.
Dengan kuota sebanyak itu tentunya antrean haji yang panjang akan terurai. Oleh karenanya, RI membutuhkan persiapan yang matang agar dapat memanfaatkan kuota tersebut. Dalam hal ini, BP Haji menyatakan kesiapannya.
“Tapi tetap pertanyaannya siapkah kita? Jadi kalau kita sudah siap, kita pasti akan berusaha menambah, menambah, dan menambah. InsyaAllah kita siap,” demikian Gus Irfan membeberkan.
Sebelumnya, biaya haji 2025 sudah mengalami penurunan hingga Rp3 juta, meski begitu BPH juga menyatakan siap menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menurunkan kembali biaya haji di tahun 2026. (dil)
