INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) A Bakir Ihsan menyoroti, kurang baiknya komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sehingga memicu kemarahan masyarakat khusunya kalangan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Mereka menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di sejumlah tempat yang tersebar di wilayah Indonesia pada, Senin (18/2/2025).
“Ya, persoalan komunikasi. Sebaik apapun sebuah program namun tidak dikomunikasikan secara baik, maka hasilnya tidak akan maksimal,” kata Bakir melalui gawai, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Belum lagi, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan muncul anggapan keputusan tersebut tak dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Masyarakat belum sepenuhnya yakin, bahwa efisiensi akan menghasilkan langkah positif bagi masyarakat,” ujar Bakir.
Menurutnya, kecurigaan dan peluang adanya penyimpangan yang selama ini terus terjadi menjadi memori curiga masyarakat terhadap aparatur negara dalam mempraktikkan efisiensi, termasuk dalam pengambilan keputusan bagian-bagian yang diefisiensikan,
“Betul-betul komprehensif berdasarkan skala prioritas program atau justru menyasar anggaran level bawah dan tetap memanjakan pimpinan,” ucap Bakir.
Di sisi lain, demonstrasi merupakan bagian dari hak warga untuk mengontrol kekuasaan agar tidak terjebak dalam kecenderungan otoritarianisme.
“Mahasiswa selama ini menjadi elemen penting dalam mengontrol kekuasaan dengan segala dinamikanya. karena itu, pemerintah harus memperhatikan, mendengarkan, dan mempertimbangkan aspirasi para mahasiswa sebagai agent of social change,” imbuh Bakir.
Adapun sejumlah tuntutan Aliansi BEM SI dalam demo “Indonesia Gelap” yakni, tuntutan efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Presiden Prabowo Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan.
Evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis. Tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri. Serta menyerukan penolakan kebijakan efisiensi anggaran. (dan)
