INDOPOSCO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons, isu perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih setelah 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Segala sesuatu berkaitan dengan reshuffle merupakan kewenangan presiden.
“Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden,” kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Ia tak mau berbicara banyak soal isu reshuffle, lantaran hal tersebut merupakan kuasa penuh dari seorang presiden. Namun, responsnya terkesan mencari aman.
“Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” tutur Bahlil.
Ia menekankan, setiap arahan dari presiden harus mampu dijalankan dengan baik oleh para menterinya. Juga menyukseskan program-program pemerintah.
“Yang kedua, adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu,” ujar Bahlil.
“Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menterinya untuk bekerja secara optimal dan seirama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal itu seraya merespons isu reshuffle usai 100 hari kerja.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” cetus Prabowo terpisah usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. (dan)
