INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah untuk impor daging sapi sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri hingga pekan ini belum ada titik terang.
“Izin impor daging sapi reguler yang tak kunjung terbit sangat mengkhawatirkan dunia usaha. Karena tidak adanya kepastian berusaha dan supply baik untuk konsumen dan industri,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana dalam keterangan, Minggu (2/2/2025).
Ia mengatakan, hasil rapat kordinasi terbatas (Rakortas) pangan pada 9 desember 2024 telah disosialisasikan Bapanas pada 13 januari 2025 lalu di depan para pelaku usaha. Bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi regular sebanyak 180 ribu ton bagi 86 pelaku usaha.
Rencana tersebut, menurutnya, mencakup pengiriman daging beku dan sapi bakalan dari negara-negara pemasok utama (regular) yang berasal dari Australia, dan Selandia Baru.
“Kami khawatir ini dapat mengganggu kebutuhan pasokan daging dalam negeri, terlebih sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri,” katanya.
“Yang akan terganggu bukan menghadapi lebaran saja, tapi pasokan untuk kebutuhan mereka itu kan juga terpengaruh,” imbuhnya.
Ia mendorong pemerintah segera menerbitkan ijin karena impor membutuhkan proses dan ketentuan. Sehingga jika terlambat pasti akan terjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga terjadi gejolak pada saat hari raya nanti.
“Ya, meskipun tadi kan yang diputuskan ini kan untuk kebutuhan satu tahun 2025, tapi ini kan lebaran sudah dekat, Maret sudah mulai puasa, jadi April awal ini sudah lebaran, jadi jangan sampai pada saat lebaran ini nanti ada gejolak karena kekurangan pasok, pasti harganya akan terjadi hukum pasar,” terangnya.
Ia belum dapat memastikan apa alasan pemerintah belum juga menerbitkan izin tersebut, padahal sudah diputuskan dalam rapat. “Biasanya ya kalau sudah jadi keputusan ya, logikanya perizinan itu harus segera diterbitkan. Logikanya kan seperti itu, kita juga enggak tahu kenapa sudah diputuskan sama rapat itu masih sampai sekarang, ini masih belum,” ungkap Teguh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kadin Jakarta yang juga CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi menyatakan kebutuhan dan ijin impor sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. “Masalah itu (red.izin impor) kita hanya sebagai pelaku, biasanya kebijakan dari pemerintah, sampai saat ini kebetulan saya sendiri di Kadin belum terinformasi hasil Rakortas seperti apa, rakornisnya seperti apa,” kata Diana Dewi.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor 180.000 ton daging sapi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu (22/1/2025) kemarin.
Menurut Arief, rencana impor daging sapi yang mencapai 180.000 ton tersebut sudah disepakati sejak tahun lalu. “Sudah diputuskan 180 ribu ton, itu bisa daging beku atau bakalan. Nanti ada perhitungannya,” ujar Arief.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa beberapa hal yang harus segera diputuskan terkait kebutuhan pangan lainnya untuk puasa dan Lebaran seperti pelaksanaan pengadaan daging.
“Memang ada beberapa yang harus segera diputuskan, pelaksanaan pengadaan daging untuk puasa dan Lebaran,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan monitoring agar pengadaan daging dari luar negeri dapat berjalan dengan lancar. “Ya memang sudah diputuskan, harus segera diadakan, harus segera. Kita akan monitor biar cepat, jangan sampai nanti puasa telat tidak ada barangnya,” katanya. (nas)
