INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap industri nasional. Diketahui, kebijakan Presiden AS yang memperketat impor produk dari China diperkirakan akan mendorong masuknya produk China ke pasar Indonesia dan memicu eksodus industri dari China ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah Kemenperin dalam mengkaji dampak perubahan geopolitik terhadap industri manufaktur nasional. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan industri dalam negeri tetap terlindungi dan semakin kompetitif di tengah dinamika perdagangan global,” ujar Ilham Permana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Menurutnya, kebijakan relaksasi impor yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi agar tidak merugikan industri nasional. “Saya sepakat dengan Kemenperin bahwa kebijakan relaksasi impor sebaiknya dicabut untuk mencegah membanjirnya produk asing yang dapat mengganggu daya saing industri lokal,” tambahnya.
Ilham Permana juga mengapresiasi upaya Kemenperin dalam menyiapkan beberapa kawasan industri untuk menampung relokasi pabrik dari China ke Indonesia. Ia menekankan pentingnya insentif bagi industri yang akan berinvestasi di Indonesia agar dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang menarik bagi industri yang relokasi ke Indonesia, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, dan dukungan infrastruktur. Ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi manufaktur global,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sejarah perang dagang AS-China yang kembali mencuat setelah Trump menjabat lagi sebagai Presiden AS menjadi perhatian banyak pihak. Ilham Permana menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil peluang dari dinamika ini dengan memastikan regulasi dan kebijakan industri yang tepat agar tidak sekadar menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga menjadi pusat produksi yang berdaya saing.
“Kami di DPR RI, khususnya di Komisi VII, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar berdampak positif bagi industri nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (dil)
