INDOPOSCO.ID – Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM. Martri Agoeng, mengutuk keras kejadian penembakan terhadap kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) tidak berdokumen dari Malaysia ke Indonesia.
Penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) kemarin.
“Kami mengutuk keras tindakan brutal ini. Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban,” tegas Martri Agoeng di Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat,” ungkapnya.
PKS juga menyoroti pemberantasan migrasi non-prosedural yang masih menjadi tantangan besar. “Pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini harus menjadi prioritas nasional,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan sulit diwujudkan.
Dalam aspek perlindungan, PKS juga meminta pemerintah memperkuat diplomasi bilateral. “Diplomasi harus lebih tajam dalam memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau. “Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor keuangan dan berbagai pihak terkait,” ucapnya.
Terkait regulasi, PKS mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 segera diselesaikan. Sebab regulasi yang kuat akan memastikan adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengirim PMI secara non-prosedural.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu perlindungan PMI dan mendorong kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” ungkapnya. (nas)
